Breaking News:

Desmond Mahesa Tuding Novel Baswedan Salahgunakan Wewenang pada Masalah Ini

Desmond mengatakan, dirinya merupakan korban fitnah penyidik KPK Novel Baswedan di pengadilan. Lalu, terdapat surat dari politikus Partai Hanura Mirya

Editor: Catur waskito Edy
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Presiden Joko Widodo bersikap mengenai Pansus Angket KPK.

Lembaga anti-rasuah itu juga meminta pendapat dari sejumlah pakar mengenai pembentukan panitia khusus (Pansus). Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mempertanyakan sikap KPK tersebut.

"Iya, ini sama dengan omong kosong kan? Kalau mereka benar ngapain takut, iya kan? Contohnya, mereka bisa membuktikan enggak rekaman yang bermasalah pada saat kesimpulan?" kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Desmond mengatakan, dirinya merupakan korban fitnah penyidik KPK Novel Baswedan di pengadilan. Lalu, terdapat surat dari politikus Partai Hanura Miryam S Haryani, yang menyatakan tidak merasa diancam oleh Desmond terkait keterangannya dalam kasus e-KTP.

"Karena surat itu ada, berarti kan yang berbohong ini kan Novel. Berarti sekarang ini KPK dirugikan karena ada oknum penyidik KPK menyalahgunakan wewenangnya, yaitu siapa? Novel dan kawan-kawan," tutur politikus Partai Gerindra itu.

Desmond menuturkan, Fraksi Gerindra akan mundur dari tim Pansus Angket bila KPK dapat membuktikan fitnah dirinya menekan Miryam.

"Fraksi akan mundur, karena ini kesimpulan yang saya kasih tahu waktu kalian wawancara, adalah kesimpulan dari rapat fraksi kami. Bahwa kenapa kami dukung pansus, karena ada fitnah terhadap anggota Fraksi Gerindra, yaitu saya. Bahwa saya menekan Miryam," papar Desmond.

Desmond lantas memaparkan alasan Gerindra mengirimkan wakil ke Pansus Angket KPK. Pertama, klarifikasi mengenai kebenaran Desmond menekan Miryam S Haryani. Kedua, putusan rapat paripurna DPR terkait persetujuan hak angket KPK.

"Putusan paripurna, kami sebagai sebuah anggota DPR dan parlemen dan ketatanegaraan, tidak boleh kita berbeda. Saat palu diketuk dianggap sah, kita harus terima sebagai keputusan DPR. Maka kami harus patuh dan mengirim," sambung Desmond. (*)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved