Asosiasi Pendeta Indonesia Dukung Jokowi Terbitkan Perppu Tentang Ormas

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hermawan Endra Wijonarko

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Munculnya isu pembubaran ormas antipancasila menuai komentar oleh berbagai kalangan.

Hal ini tidak terlepas dari langkah Presiden RI, Joko Widodo yang meneribitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017.

Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Harsanto Adi menyebut tindakan pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 menggantikan UU Ormas 17/2013 merupakan langkah tepat.

Ia mendukung Presiden Joko Widodo menindak tegas ormas yang anti-Pancasila.

Menurutnya, ada empat persoalan yang kini dihadapi pemerintah Indonesia yaitu, korupsi, narkoba, perusakan lingkungan, dan terorisme termasuk di dalamnya adalah masalah intoleransi dan radikalisme.

Seperti diketahui, lanjutnya, sekarang ini banyak organisasi masyarakat mengatasnamakan agama.

Mereka cenderung menganut prinsip internasional yang sejatinya tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia pancasila dan semboyan bhinneka tunggal ika.

"Kami mendukung perppu tersebut. Sebab ada beberapa ormas yang tidak bisa menerima pancasila sebagai ideologi negara. Di negara lain mereka sudah dibubarkan, sebab dikawatirkan memecah belah bangsa," katanya.

Harsanto memandang, kondisi saat ini terkait adanya ormas radikal memang sudah membahayakan negara. Keadaan negara genting untuk diterbitkannya Perppu ini.

"Saya yakin pemerintah menerbitkan aturan tersebut melalui proses pemikiran panjang. Kenapa perlu ada Perppu? Karena memang pemerintah menganggap bahwa ini sudah kondisi yang genting," ungkapnya.

Ia menilai, menjamurnya ormas antipancasila ini disebabkan adanya kepentingan kelompok tertentu. Ditambah lagi kemajuan teknologi media sosial sekarang membuat perkembangannya menjadi lebih cepat.

"Mereka melakukan brainwashing melalui medsos untuk kepentingan kelompok tertentu," ujarnya dalam acara pelantikan pengurus API DPD Jawa Tengah dan DPC Kota Semarang periode 2017-2022 di Gereja GISI IFGF Semarang, Selasa (19/7).

Adapun bentuk dukungan API dengan berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia bertemu dengan muspida.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi sekaligus memupuk persatuan antara para ulama dengan umaro.

"Ulama ini diantaranya pendeta, kyai, maupun tokoh agama. Sedangkan umaroh adalah pemimpin atau pejabat pemerintahan. Kami yakin, kalau semua komponen bersatu maka ruang gerak kelompok radikal bisa dipersempit," imbuh purnawirawan TNI tersebut.

Upaya lain yang dilakukannya adalah memperkuat sistem keorganisasian dan jaringan di tingkat daerah. Pada tahun ini ia berencana menghidupkan kembali DPD-DPD API di Indonesia yang mati suri serta memperbaharui susunan keorganisasiannya.

" Kami akan mendirikan DPD API di daerah yang belum ada. Selain itu juga regenerasi misalkan di daerah Suluwesi Tengah, Mentawai, Nias, Sumatera Barat masa kepengurusannya sudah habis waktu sehingga perlu diperbaharui," imbuhnya.

Ia berharap dengan hal tersebut, API bisa ikut menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, Ketua API DPD Jateng, Bambang Mulyono menambahkan, pihaknya bersyukur provinsi Jateng tidak mencul gejolak-gejolak ormas anti pancasila. Menurutnya hal tersebut tidak terlepas dari hasil kerja keras bersama, baik masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah.

"Saya kira perppu pembubaran ormas anti pancasila bagus untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab mereka selama ini sudah membuat masyarakat was-was," imbuhnya.

Walau begitu, pihaknya tetap berupaya untuk terus menjaga suasana ini tetap kondusif. Seperti dengan membangun komunikasi atau hubungan antar umat, tokoh agama, serta pemerintah. Tujuannya untuk bersama-sama menjaga daerah tetap kondusif dan aman.

Dalam acara pelantikan pengurus API DPD Jawa Tengah dan DPC Kota Semarang itu juga diisi semniar wawasan kebangsaan. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko, dan Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi.

Selain itu, nampak pula sebagai pembicara Ketua Paguyuban Sosial Marga Thionghoa Indonesia (PMSTI) Jateng Dewi Susilo Budiharjo serta Dewan Pembina DPP API, Tjahyadi Nugroho.

Dalam kesempatan itu, Wagub Jateng, Heru Sudjatmoko menekankan pentingkan menjaga persatuan untuk membangun bangsa. "Kita itu berbeda untuk saling melengkapi. Sebab pembangunan bisa jalan bila tidak bertengkar," imbuhnya. (*)