Tak Hanya di Indonesia, Puluhan Negara di Dunia Juga Melarang HTI. Apa Sebenarnya HTI?

Sementara di Inggris, upaya membubarkan organisasi dilakukan dua perdana menterinya, Tony Blair dan David Cameron, namun terus mengalami kegagalan.

Padahal, sebelum menjabat perdana menteri periode 2010 - 2016, dalam kampanyenya, Cameron dengan tegas berjanji membubarkan kelompok tersebut.

Upaya ini urung dilakukan ketika menjabat lantaran saran dari pengamat hukum mengatakan, apabila pemerintah membubarkan Hizbut Tahir, organisasi tersebut akan mengajukan banding dan pemerintah akan kalah.

Di Spanyol dan Prancis, Hizbut Tahir diawasi ketat karena dianggap ilegal.

Sebelum Indonesia, negara terakhir yang melarang eksistensi Hizbut Tahrir adalah Malaysia, dua tahun lalu. Pada 17 September 2015, Pemerintah negeri jiran menyatakan, organisasi ini sebagai 'kelompok menyimpang' dan menegaskan siapa pun yang mengikuti gerakan pro-khilafah ini akan menghadapi hukum.

Organisasi Klandestin di Indonesia
Sejak pertengahan 1998 hingga reformasi, Hizbut Tahir Indonesia adalah organisasi klandestin. Baru pada tahun 2000, mereka menjadi organisasi terbuka dan berkembang pesat meski persyaratan keanggotaan yang ketat membuat mereka sebagai organisasi elit yang kurang dikenal masyarakat yang luas.

Sidney Jones menerangkan, jika FPI dan kelompok sejenisnya sering melanggar hukum -meski mereka tidak punya masalah dengan demokrasi. Sementara HTI, yang pada dasarnya antidemokrasi, justru sangat hati-hati dengan hukum.

"Mereka tidak menggunakan kekerasan, meskipun kadang-kadang mendukung orang lain yang melakukannya. Tujuannya bersifat revolusioner dan anti-demokrasi, dan salah satu cabang terbesar di dunia ada di Indonesia," sebut Sidney dalam makalahnya.

Pasca reformasi, HTI berada di balik gerakan yang mendukung sistem pemerintahan Islam khilafah menguat di kampus-kampus. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengumumkan niatnya membubarkan HTI sejak Mei lalu. Organisasi ini dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menciptakan benturan di Masyarakat.

Untuk memuluskan niatnya, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang memuat memotong jalan mekanisme pembubaran ormas tanpa harus melalui proses pengadilan.

Baca: HTI Resmi Ajukan Uji Materi Perppu Tentang Ormas, Ini Pasal yang Dipersoalkan

Mengapa kebanyakan negara-negara 'Islam' justru melarang Hizbut Tahrir?
Menurut pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Smith Al Hadar, hal ini terjadi lantaran Hizbut Tahrir memperjuangkan khilafah, sementara khilafah tidak mungkin lagi didirikan di zaman sekarang, dimana nasionalisme negara-negara Arab sudah cukup kuat.

"Artinya, satu khilafah memimpin dunia Islam seluruhnya kan hal yang utopis, tidak mungkin," ujar Smith kepada wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni.

Di negara-negara Arab, Smith menjelaskan, Hizbut Tahrir mendorong oposisi -baik partai maupun militer- untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sedang berkuasa, lalu berkolaborasi dengan Hizbut Tahrir untuk membentuk khilafat dimana organisasi tersebut menjadi ujung tombak dari pemerintahan baru ini.

"Kalau dibiarkan, ini mengganggu ritme masyarakat dimana Hizbut Tahrir itu ada. Jadi, lebih baik dilarang sekalian karena kalau mereka mampu mereka bisa gunakan kekerasan di dalam membentuk pemerintahan. Ini yang kemudian menjadi alasan penting bagi pemerintahan di Arab untuk membubarkan HTI," jelas Smith.