Begini Tanggapan MUI Soal Rencana Dana Haji yang Diinvestasikan

Harus dilakukan dengan sangat hat-hati. Melakukan kajian secara mendalam baik dari aspek finansial maupun dari aspek syariahnya.

Begini Tanggapan MUI Soal Rencana Dana Haji yang Diinvestasikan
GOOGLE
Ilustrasi MUI 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi menyebut, idealnya pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk melakukan pembahasan sebelum memanfaatkan dana haji pada kepentingan infrastruktur.

Menurut dia, hal itu mengingat jumlah uang yang dikelola tidaklah sedikit, dan tidak boleh ada yang dirugikan dari kebijakan tersebut, termasuk calon jemaah haji yang menyetor dana.

"Harus dilakukan dengan sangat hat-hati. Melakukan kajian secara mendalam baik dari aspek finansial maupun dari aspek syariahnya. Jadi prinsip kehati-hatian harus benar-benar dijaga," katanya, dalam siaran persnya yang diterima Tribunnews.com, Jumat (28/7).

Dana haji yang dimaksud adalah dana untuk biaya pendaftaran calon haji (calhaj) agar mendapat porsi keberangkatan.

Dana itu biasa disebut dengan dana awal Biaya Perjalanan Ibadan Haji (BPIH).

Jumlah uang setoran awal jemaah haji hingga akhir 2016 sudah tercatat mencapai jumlah Rp 95,2 T.

Dana setoran awal haji selama ini hanya dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji.

Itupun hanya diambil dari nilai manfaat dari hasil investasi di SUKUK atau Surat Berharga Negara Syariah, sehingga meringankan biaya calon jemaah haji pada musim haji tahun berjalan.

Akumulasi dana haji setiap tahun semakin besar, karena animo masyarakat untuk mendaftar haji semakin banyak, ditambah dengan masuknya dana dari hasil efisiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, serta tambahan dana dari manfaat bagi hasil penempatan BPIH di bank atau pun SUKUK/SBN Syariah dan di berbagai investasi yang dianggap aman.

"MUI mengimbau agar BPKH (Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji) berhati-hati dalam menggunakan uang jemaah haji untuk keperluan investasi di bidang infrastruktur. Karena itu murni uang umat yang tidak boleh dipindahkantangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya," ujarnya. (tribunnews)

Editor: bakti buwono budiasto
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved