Pilpres 2019

Mendagri Ladeni Kritik Prabowo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertanyakan penyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, terkait Undang-Undang Pemilu yang disahkan pa

Mendagri Ladeni Kritik Prabowo
tribunjateng/m nur huda/dok
FOTO DOKUMEN Mendagri Tjahjo Kumolo saat menghadiri upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran (Damkar) ke 97 tingkat nasional, di Lapangan Simpanglima, Semarang, Selasa (1/3/2016). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertanyakan penyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, terkait Undang-Undang Pemilu yang disahkan parlemen pada 20 Juli 2017 lalu. Padahal, mekanisme ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen telah berlangsung selama dua kali pemilu presiden.

"Sudah dua periode, dua tahapan pilpres, diikuti enggak ada yang protes. Kok sekarang dibahas, kenapa? Padahal di DPR sudah diputuskan," kata Tjahjo di acara Festival Pesona Budaya Borneo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (29/7).

Kendati demikian, Tjahjo mempersilakan pihak yang tidak puas dengan hal ini menempuh mekanisme judicial review di Mahkamah Konsitusi (MK). MK akan menguji apakah UU Pemilu melanggar Konstitusi atau tidak.

"Yang berhak memutuskan sebuah undang-undang, sebuah aturan melanggar Konstitusi atau tidak adalah Mahkamah Konstitusi. Bukan parpol bukan DPR," ujar Tjahjo.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo bertemu pada Kamis (27/7) malam. Usai pertemuan, Prabowo mengkritik keras ketentuan ambang batas pemilihan presiden.

"Presidential threshold 20 persen, menurut kami, adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan pemilu merupakan hal yang penting untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, Prabowo melanjutkan, Fraksi Partai Gerindra tidak ingin terlibat dalam pengesahan UU Pemilu yang bisa merusak demokrasi, terutama ketentuan ambang batas pilpres.

"Kami tidak mau ikut bertanggung jawab, tidak mau ditertawakan sejarah. Silakan berkuasa hingga 10 tahun, 20 tahun, namun di ujungnya sejarah yang menilai," ujar Prabowo.

Dalam pengesahan RUU Pemilu, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi paket A. Paket A terdiri dari presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, metode konversi suara sainte lague murni, dan jumlah kursi per daerah pemilihan 3-10.
================================
* Pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo mempertanyakan penyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, terkait Undang-Undang Pemilu.
* Prabowo memprotes mekanisme ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen telah.
* Tjahjo mengatakan aturan itu sudah dipakai dalam dua pemilu sebelumnya, namun kenapa Gerindra diam saja.
================================

Presiden RI Joko Widodo pun sempat angkat suara terkait kritik Prabowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, ambang batas pencalonan presiden sangat diperlukan untuk melahirkan presiden yang berkualitas serta memiliki dukungan mayoritas parlemen.

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved