Pilpres 2019

SBY dan Prabowo Kerjasama Mengawasi Pemerintah Agar Tidak Melampaui Batas

Partai Amanat Nasional menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo perihal syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam U

SBY dan Prabowo Kerjasama Mengawasi Pemerintah Agar Tidak Melampaui Batas
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
BERTEMU - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat mengadakan pertemuan di Kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas masalah bangsa, politik dan ekonomi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNJATENG.COM - Partai Amanat Nasional menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo perihal syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu adalah produk DPR.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Suanto menegaskan, sejak awal pemerintah yang mengusulkan draf UU Pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. "Itu tidak elok, tidak jujur juga Jokowi itu," kata Yandri di Jakarta, Sabtu (29/7).

Ia menyebut, pemerintah yang bersikukuh agar usul presidential threshold itu disetujui. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sampai mengancam akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu apabila DPR menolak ketentuan presidential threshold yang diajukan pemerintah.

"Presiden tidak perlu salahkan DPR dan jangan buang badan," kata Anggota Pansus UU Pemilu ini.

Pada akhirnya, enam fraksi pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP menyetujui opsi presidential threshold yang diajukan pemerintah. Sementara, PAN bersama Gerindra, Demokrat, dan PKS yang mendukung presidential threshold dihapuskan kalah suara. Akhirnya, mereka memilih walk out dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu menjadi UU, Jumat (21/7) dini hari.

Sejumlah pihak yang tidak puas dengan ketentuan presidential threshold tersebut berniat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Yandri meyakini, MK akan mengabulkan uji materi dan menghapus ketentuan presidential threshold. Sebab, MK yang memutuskan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 digelar serentak. Otomatis, kata dia, menghapus ambang batas.

BERTEMU - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat mengadakan pertemuan di Kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas masalah bangsa, politik dan ekonomi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
BERTEMU - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat mengadakan pertemuan di Kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas masalah bangsa, politik dan ekonomi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Dari semua pendapat ahli tata negara memang 0 persen. Jadi kita meyakini bahwa MK akan kabulkan gugatan partai baru dan Pak Yusril dan kawan-kawan," ucap Yandri.

Terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak antiterhadap kritik yang disampaikan kepada pemerintah. Apalagi, jika kritik itu datang dari Presiden ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Didi mengingatkan, SBY telah membuktikan terpilih sebagai presiden dua periode. Bahkan, pada periode kedua dengan suara rakyat yang sangat signifikan.

Oleh karenanya, kata Didi, sebagai mantan pemimpin negara yang sarat pengalaman, tentu sangat beralasan bila SBY memberikan kritik dan masukan yang tidak lain untuk kemaslahatan bangsa ini. "Presiden Jokowi jangan alergi kritik dari Presiden ke-6 SBY," kata Didi.

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved