Terindikasi Curang, Dirjen Pajak Kemenkeu Akan Periksa 5.528 Wajib Pajak

Dirjen Pajak Kemenkeu temukan indikasi yang dilakukan 5.528 wajib pajak. Meski begitu, mereka tak akan dikenai sanksi administrasi hanya pembinaan.

Terindikasi Curang, Dirjen Pajak Kemenkeu Akan Periksa 5.528 Wajib Pajak
Ditjen Pajak
Pengampunan Pajak 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pejak Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan, tak akan melakukan pemeriksaan terhadap 5.528 wajib pajak yang telah mengikuti kebijakan tax amnesty yang terindikasi melakukan kecurangan. Ditjen Pajak juga memastikan, wajib pajak tersebut tidak dikenai sanksi administrasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, 5.528 wajib pajak mencatatkan deviasi antara pajak yang dibayarkan dengan omzet, tidak berubah atau nihil. Padahal, seharusnya, berubah sesuai data yang dimiliki Ditjen Pajak.

Pihaknya menduga, ada wajib pajak yang menggunakan faktur pajak fiktif hingga mengeluarkan data ekspor fiktif untuk mendapat restitusi pajak.

Untuk itu, pihaknya akan memanggil wajib pajak-wajib pajak tersebut. Menurut Yoga, jika dari pemanggilan itu ditemukan kesalahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak, wajib pajak diwajibkan melakukan pembetulan.

"Ini tahun pajak 2016. Kalau 2015 ke belakang dan sudah ikut amnesti pajak kan kami enggak bisa ngapa-ngapain. Kami kedepankan pembinaan dulu. Kami bina saja supaya membetulkan SPT Tahunan pajak," kata Yoga, Senin (31/7/2017).

Padahal, Pasal 13A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur, wajib pajak yang menyampaikan SPT tidak benar dikenakan sanksi administrasi sebesar 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Sebab, data SPT Tahunan pajak yang diketemukan tersebut merupakan tahun pajak 2016, di luar lingkup perlindungan tax amnesty(Kontan.co.id/adinda ade mustami)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id, Senin (31/7/2017), dengan judul: 5.528 Wajib Pajak nakal tak dikenai denda

Editor: rika irawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved