Sidang Gugatan Izin Tambang PT Semen Indonesia di Rembang Mulai Bergulir

Majelis hakim yang dipimpin Diyah Widiastuti ini memeriksa gugatan izin tersebut dalam sidang permulaan pemeriksaan.

Sidang Gugatan Izin Tambang PT Semen Indonesia di Rembang Mulai Bergulir
TRIBUN JATENG/RAHDYAN TRIJOKO P
Majelis hakim mendengarkan keterangan saksi ahli dalam sidang gugatan izin tambang PT Semen Indonesia di PTUN Semarang, Senin (7/8/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rahdyan Trijoko Pamungkas

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sidang gugatan terhadap Gubernur Jawa Tengah yang menerbitkan surat keputusan izin penambangan bahan baku untuk PT Semen Indonesia di Rembang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Senin (7/8/2017).

Gugatan tersebut diajukan Nur Hayati bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Mereka menilai izin terbaru Nomor 660.1/4 tahun 2017 cacat hukum.

Majelis hakim yang dipimpin Diyah Widiastuti ini memeriksa gugatan izin tersebut dalam sidang permulaan pemeriksaan.

Saksi ahli penggugat, Ahmad Riadi, mengatakan adendum perizinan dalam PP No 27/2012 memiliki beberapa kriteria.

Adendum dilakukan apabila terdapat perubahan nama usaha, kegiatan, pemantauan, dan teknologi.

"Salah satu syarat perubahan tidak mencantumkan bahwa perubahan itu dilakukan apabila ada putusan pengadilan," ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara itu dalam pemeriksaan pendahuluan di PTUN Semarang.

Menurutnya, ketika Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan surat keputusan berdasar surat putusan pengadilan dapat dianggap tidak sesuai dengan administrasi pemerintahan dan analisis hukum lingkungan.

"Di dalam UU No 30/2009 tentang Lingkungan hidup, PP 27/2012 tentang izin lingkungan ada dasar hukumnya," tutur dia.

Halaman
12
Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved