Breaking News:

OPINI

Problem Investasi Dana Haji

Problem Investasi Dana Haji.Opini ditulis oleh Dr Aji Sofanudin, MSi, Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Editor: iswidodo
tribunjateng/cetak/bram
Problem Investasi Dana Haji.Opini ditulis oleh Dr Aji Sofanudin, MSi, Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang 

Opini ditulis oleh Dr Aji Sofanudin, MSi, Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Problem klasik haji, yakni satu sisi tingginya animo masyarakat sementara di sisi lain ada keterbatasan kuota haji, hingga menyebabkan meningkatkan jumlah waiting list (daftar antrian jamaah haji). Setiap orang yang hendak menunaikan ibadah haji harus membayar sebagian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Meskipun sudah membayar dua puluh lima juta rupiah, tidak otomatis jamaah haji bisa langsung berangkat akibat adanya waiting list yang panjang.

Akibat fenomena ini, terkumpul dana mengendap yang cukup banyak. Selama 5 tahun terakhir jumlah dana haji meningkat hampir dua kali lipatnya.

Data Kementerian Agama menyebutkan bahwa jumlah dana haji tahun 2012 sebesar 53,9 triliun, tahun 2013 sebesar 64, 5 triliun, tahun 2014 sebesar 68,5 triliun, tahun 2015 sebesar 81,6 triliun, dan tahun 2016 sebesar 90,6 triliun. Tahun 2017, dipredikisi dana haji sebesar Rp 100 triliun.

Temuan Penelitian

Dalam beberapa waktu terakhir ini dana yang besar tersebut menjadi perbincangan oleh beberapa kalangan. Presiden Jokowi mewacanakan pemanfaatan dana tersebut untuk sektor inftrastruktur. Berkembang pula wacana pemanfaatan dana haji meniru model Malaysia yang memiliki Bank Tabung Haji.

Temuan penelitian Tim Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang (Zakiyah dkk, 2015)menunjukkan bahwa pelayanan terhadap calon jamaah haji selama di Indonesia masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Data menyebutkan bahwa pelayanan Bimbingan Manasik Haji (BMH) oleh Kantor Kemenag-KUA di sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat belum cukup efektif dan belum memberikan dampak signifikan dalam membangun kemandirian calon jemaah haji.

Hal itu disebabkan oleh (1) waktu penyelenggaraan yang terlalu singkat, pelaksanaan manasik mendekati waktu keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci, (2) media dan sarana pendukung bimbingan yang digunakan belum memadai, (3) bahan ajar berupa buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, dan buku Doa dan Dzikir Haji dan Umrah serta video tutorial tentang bimbingan ibadah haji dari Kemenag terlambat diterima oleh calon jemaah haji.

Kegiatan BMH yang diselenggarakan Kementerian Agama kurang optimal disebabkan salah satunya oleh pencairan anggaran kegiatan BMH terlalu dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji ke tanah suci. Di samping itu, besaran biaya BMH per jamaah dinilai terlalu kecil Rp 30.000,- terutama untuk daerah luar Jawa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama (Haryanto, 2014) terhadap beban kerja petugas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) di Arab Saudi menunjukkan bahwa beban kerja petugas haji yang relatif tinggi menyebabkan kualitas pelayanan terhadap jemaah kurang maksimal. Beban kerja yang tinggi ini di antaranya disebabkan jumlah petugas yang kurang seimbang dengan jumlah jemaah haji.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved