FOCUS

Murung Lihat Miring

"Hasil penelitian PU gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring," kata Mahfud MD, di akun twitter-nya,

Murung Lihat Miring
tribunjateng/bram
ISWIDODO wartawan Tribun Jateng 

TRIBUNJATENG.COM - Gedung DPR di kompleks Senayan disebut mengalami kemiringan sekitar 7 derajat. Dan sudah 15 tahun sejak reformasi gedung wakil rakyat itu belum pernah diperbaiki menyeluruh. Terkait hal itu ada pengajuan anggaran DPR RI tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun termasuk untuk membangun kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan itu.

Lantas, benarkah Gedung DPR miring? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD mengatakan, bahwa pimpinan DPR yang menyebut gedung DPR miring itu lah yang tidak waras. "Hasil penelitian PU gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring," kata Mahfud, di akun twitter-nya, Senin (14/8/2017).

Cuitan Prof Mahfud itu seperti smash dalam pertandingan voli yang sulit ditangkis karena saking tajamnya. Mahfud tidak sepakat dengan pengajuan anggaran sebesar itu. Namun Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut juga tidak setuju jika Parlemen dibubarkan. Dia yakin kelakuan DPR yang dianggap buruk oleh masyarakat masih bisa diperbaiki.

Mual dan murung lihat kelakuan oknum anggota DPR yang miring. Ujung-ujungnya, lebih baik ada DPR yang jelek daripada tidak ada. Bahkan, Prof Mahfud pun sepakat dengan usulan netizen yang menyarankan di dekat gedung DPR dibangun pemakaman agar para wakil rakyat ingat akan kematian. Itu sebenarnya nasihat mujarab buat orang yang ambisi korupsi mencuri uang rakyat.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk 2018 wajar karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018. Kenaikan itu karena ada anggaran untuk renovasi ruangan anggota dewan. Pembahasan ini akan dilanjutkan setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus.

Kemiringan perbuatan oknum anggota DPR itu yang membuat masyarakat mual dan murung. Maka tak heran bahwa DPR dinilai sebagai lembaga paling korup di Indonesia 2016 hasil survei Global Corruption Barometer. Karena saking banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, di daerah maupun pusat. Dan faktor kedua adalah kinerja mereka dalam menjalankan fungsi utamanya maupun dalam memberantas korupsi internal tidak maksimal.

Dan perkembangan terkini paling hangat adalah surat dakwaan jaksa KPK yang menyebutkan, Andi Agustinus alias pengusaha Andi Narogong pernah membagikan uang kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI di Ruang Kerja Ketua Fraksi Partai Golkar, kala itu dijabat oleh Setya Novanto. Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/8/2017).

"Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untuk proyek pengadaan e-KTP, bertempat di Lantai 12 Gedung DPR, terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada Pimpinan Banggar," ujar jaksa KPK Wawan Yunarwanto.

Menurut jaksa, Andi menyerahkan 3,3 juta dollar AS kepada pimpinan Banggar DPR. Sebelum itu, Andi juga menyerahkan uang kepada anggota Komisi II dan Banggar DPR. Penyerahan dilakukan di Gedung DPR Senayan, sekitar bulan September-Oktober 2010. Waktu itu (menurut jaksa), Andi gelontorkan uang 2,8 juta dollar AS agar Komisi II dan Banggar menyetujui anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Dalam kasus ini, Andi didakwa bersama-sama dengan Setya Novanto telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP. Jika dakwaan jaksa ini benar dan bisa dibuktikan, apakah tidak semakin miring penilaian masyarakat kepada DPR? Belum terlambat bagi pucuk pimpinan "yang belum miring" untuk istikamah berperilaku tegak dan tidak membuat masyarakat Indonesia makin murung. (tribunjateng/cetak/iswidodo)

Penulis: iswidodo
Editor: bakti buwono budiasto
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved