Breaking News:

Bikin Surat Palsu, Sartono Bakal Dituntut Pemkot Semarang

Kabag Hukum Pemkot Semarang, Abdul Haris mengatakan telah menelusuri kebenaran surat tersebut dan sekilas surat tersebut palsu.

TRIBUN JATENG/GALIH PERMADI
Komisi B Meninjau Pasar Johar Relokasi untuk pedagang Pasar Kanjengan, Rabu (9/8) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Direktur PT Pagar Gunung Kencana, Sartono Sutandi tidak hanya menghadapi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Saber Pungli Ditreskrimsus Polda Jateng.

Ia juga akan menghadapi tuntutan hukum terkait dugaan pemalsuan surat dan tanda tangan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Kabag Hukum Pemkot Semarang, Abdul Haris mengatakan telah menelusuri kebenaran surat tersebut dan sekilas surat tersebut palsu.

"Karena ada kata Kodya Dati II Semarang maka kami telusuri dan bandingkan dengan surat lama. Meski belum diputuskan pengadilan palsu atau tidak, tapi sekilas surat tersebut tidak benar karena nama kota administratif yang baru kan Pemerintah Kota Semarang bukan lagi Kodya Dati II Semarang. Kami akan uji lagi," ujarnya, Kamis (17/8/2017).

Baca: Bibit Pohon Jadi Tanda 7.682 Mahasiswa Baru Unnes Memulai Perkuliahan

Jika surat tersebut palsu,Bagian Hukum Pemkot akan segera mengambil langkah hukum terhadap pemalsu surat tersebut.

"Sesuai kebijakan Pemkot, jika memalsukan tanda tangan kepala daerah, maka harus mengambil tindakan melaporkan pemalsuan tersebut kepada pihak kepolisian," kata Haris.

Sebelumnya, Sartono ditangkap tim Saber Pungli Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng atas dugaan permintaan uang Rp 1,155 miliar dalam proses eksekusi bangunan Pasar Kanjengan Kota Semarang.

Dalam penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa uang Rp 50 juta dan cek senilai Rp 1,105 miliar.

Baca: Detik-detik Peci Paskibra Nyangkut di Bendera, Penonton Malah Tertawa

Sartono diduga membuat surat palsu untuk menyakinkan dan menjanjikan pedagang Pasar Kanjengan Blok C dan D akan memberikan kios kepada pedagang ketika Pasar Kanjengan sudah kembali dibangun.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menilai rencana pelaporan dugaan surat palsu dengan pencatutan nama dan tanda tangannya sudah tepat.

"Segera saja bisa dilaporkan ke Polisi. Pemkot dan tentu saya merasa dirugikan dengan adanya dokumen yang digunakan untuk menekan pedagang dengan memakai tanda tangan palsu saya. Saya berkeyakinan itu palsu karena kami tidak pernah mengeluarkan surat permintaan pengelolaan pasar Kanjengan kepada PT Rimba Jati. Setelah diidentifikasi nomor surat tidak ada dan keredaksian yang salah. Saya yakin kan surat itu palsu," ujarnya.

Baca: Apa Layanan USG Ibu Hamil Masuk BPJS? Begini Jawaban Pihak BPJS Kesehatan

Adapun, saksi S mengatakan dirinya telah ditelepon pihak kepolisian untuk memberikan kesaksian dalam kasus OTT tersebut. "Saya sudah ditelepon Pak Polisi lagi. Katanya mau diperiksa lagi tapi belum tahu waktunya," ujarnya.(tribunjateng/cetak/gpe)

Penulis: galih permadi
Editor: bakti buwono budiasto
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved