PATTIRO: Sekolah Gratis Tingkat SMA/SMK di Jateng Mungkin Asalkan Pemprov Punya Komitmen

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Widi Nugroho mengungkapkan biaya pendidikan SMA/SMK di Semarang bisa gratis, asalkan

PATTIRO: Sekolah Gratis Tingkat SMA/SMK di Jateng Mungkin Asalkan Pemprov Punya Komitmen
tribunjateng/m sofri kurniawan
Siswa SMA di Semarang melepas balon di Lapangan Pancasila Simpanglima untuk merayakan kelulusan. (ILUSTRASI) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Widi Nugroho mengungkapkan, satuan pendidikan SMA/SMK di Jateng bisa menggratiskan biaya pendidikan jika pemerintah provinsi (pemprov) berkomitmen pada penguatan anggaran pendidikan. Dia memperkirakan, biaya pendidikan dapat dipenuhi melalui APBD.

Widi mengatakan, kebutuhan biaya pendidikan SMA/SMK per siswa per tahun di Kota Semarang sekitar Rp 3 juta. Selama ini, pemerintah pusat, melalui BOS sudah mengalokasikan Rp 1,4 juta per siswa per tahun. Kekurangannya, Rp 1,6 juta dibebankan pada masyarakat atau orangtua siswa.

Disebutkannya, di Jateng, jika dihitung dari jumlah kursi, ada sekitar 209 ribu siswa. Itu berarti, kebutuhan biaya pendidikan sekitar Rp 340 miliar. Menurut Widi, angka tersebut kecil dibanding nominal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan pada tiap pegawai pemprov yang mencapai Rp 2,6 triliun per tahun.

"Jika hanya Rp 340 miliar, pemprov mestinya bisa meng-handle pengelolaan pembiayaan di SMA/SMK. Yang dibutuhkan hanya komitmen pemprov," kata Widi dalam diskusi yang digelar forum wartawan Provinsi Jateng, di gedung DPRD Jateng, Kamis (24/8/2017).

 (Baca: Kepala Sekolah Anggap Tak Ada Kesan Mendadak, Wali Murid Tuntut Transparan Pungutan di SMA Negeri)

Selain pembiayaan pendidikan untuk siswa, lanjutnya, APBD pemprov mestinya juga bisa mengkover honor untuk semua Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), tak perlu menarik iuran dari masyarakat. Jika GTT dan PTT di Jateng ada sekitar 16 ribu orang maka hanya butuh anggaran sekitar Rp 35 miliar.

"Coba, dibandingkan anggaran di Dinas Pendidikan provinsi saat ini, untuk kebutuhan makan, minum, dan snack pada kegiatan mereka saja sebesar Rp 17 miliar. Perjalanan dinasnya mencapai Rp 12,3 miliar. Ini menjadi hal yang ironi di dinas pendidikan provinsi," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, mengungkapkan, di tahun 2017 ini, Dinas Pendidikan pemprov mengelola 20 persen anggaran dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 23 triliun atau sekitar Rp 1,23 triliun.

(Baca: Ombudsman Jateng Soroti Pungutan di Sekolah, Biaya Seleksi Perangkat Desa, Bayar Prona)

Dana Rp 1,23 triliun tersebut sudah termasuk alokasi dari pemerintah pusat untuk BOS sebesar Rp 724 miliar. Sisanya dari APBD provinsi Rp 500 miliar. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja dinas, dan perjalanan dinas.

"Saya mendorong Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng untuk ditingkatkan agar masyarakat tidak dikenakan biaya pendidikan yang biasanya digunakan untuk gaji GTT dan PTT, kebutuhannya hanya Rp 35 miliar, sangat kecil," katanya.

Pihaknya mengapresiasi Pemkot Semarang yang memberi subsidi ke sekolah sebesar Rp 1,2 juta per siswa miskin. (*)

Penulis: m nur huda
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved