DPRD Kendal Berencana Gunakan Hak Interpelasi Jika Temukan Pelanggaran oleh Bupati Mirna Annisa

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dini Suciatiningrum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - DPRD Kendal berencana menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan kinerja Bupati Mirna Annisa selama dua tahun ini.

Anggota Fraksi PDIP Tri Purnomo mengatakan fraksinya sudah mengomunikasikan hal tersebut dengan Fraksi PAN dan PPP.

"PDI siap menginisiasi untuk mengomunikasikan hal ini dengan fraksi lain," ujar Tri Purnomo, Selasa (29/8/2017).

Ketua DPC PKB Muhammad Makmun mengatakan, partainya akan meminta masukan seluruh anggota fraksi mengenai kinerja bupati.

Dia tak akan menelan data mentah-mentah dari masyarakat yang mendorong DPRD agar menggunakan hak interpelasi.

"Jika ditemukan pelanggaran undang-undang dan kinerjanya tidak sesuai, lembaga mempunyai fungsi kontrol dengan menggunakan hak interpelasi. Jadi kami akan pelajari dulu," jelas Makmun.

Ketua DPD PKS Kendal, Sulistyo Aribowo, mengungkapkan PKS selaku partai pengusung pasangan Mirna Annisa-Masrur Masykur akan mempelajari masalah hak interpelasi tersebut.

"Tak ada salahnya menggunakan hak interpelasi selama masalah disampaikan memenuhi syarat serta memang ditemukan ada pelanggaran, " tegas Sulistyo.

Ketua DPD Partai Golkar Tardi menambahkan, hak interpelasi bukan merupakan hal yang luar biasa.

Hak tersebut memang milik legislatif sebagai mitra eksekutif.

Namun, Tardi masih belum mendapatkan laporan dari anggota Fraksi Golkar di DPRD Kendal mengenai rencana itu.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal KH Danial Royan meminta agar hak interpelasi segera diwujudkan.

Langkah itu perlu dilakukan untuk membuktikan realisasi janji bupati.

Menurutnya, selama dua kali pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tak pernah dicantumkan anggaran guru madrasah diniyah serta tunjangan bagi ketua RT dan RW.

"DPRD Kendal sebagai wakil rakyat selayaknya menanyakan janji-janji bupati saat kampanye yang belum terealisasi, " ucap KH Danial di sela-sela aksi penolakan Full Day School di gedung DPRD Kendal. (*)