Breaking News:

KIARA Jateng Minta Pemerintah Tangguhkan Izin Usaha di Pesisir Hingga . . .

"Maka sebelum Perda tentang zonasi pesisir itu jelas dan ditetapkan, pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin usaha apapun," kata Sukarman

Penulis: m nur huda | Editor: bakti buwono budiasto
tribun jateng/rival al manaf
Perahu nelayan bersandar di pesisir perairan Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Minggu (3/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah daerah diminta tidak memberi izin usaha serta perizinan lain terhadap kegiatan pendirian bangunan untuk bisnis yang ada di pesisir pantai di Jateng.

Sebab saat ini masih dipersiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang zonasi pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

Perda ini nantinya akan mengatur semua yang ada di pesisir utara maupun selatan Jateng, dari jarak 0 sampai 12 mil ke laut.

Hal itu disampaikan Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Jateng, Sukarman, saat beraudiensi dengan Komisi B DPRD Jateng di gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (4/9/2017).

Baca: Bupati Bersiap Jemput 351 Jemaah Haji Purbalingga di Donohudan

"Maka sebelum Perda tentang zonasi pesisir itu jelas dan ditetapkan, pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin usaha apapun. Harapan kami, perda itulah yang nanti dijadikan pedoman," katanya.

Sesuai amanat Undang Undang tentang Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2014, jarak bibir pantai mulai 0-12 mil ke laut adalah kewenangan provinsi.

Sebelumnya, 0-4 mil kewenangan ada di kabupaten dan kota.

Pada Rancangan Perda itu, akan mengatur mengenai tata ruang dan zonasi pesisir.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved