Mulai 1 November, Kendaraan Plat Luar Kota Dilarang Digunakan untuk Angkutan Online

Satu di antaranya, melarang penggunaan kendaraan berplat nomor luar kota untuk angkutan online.

Mulai 1 November, Kendaraan Plat Luar Kota Dilarang Digunakan untuk Angkutan Online
TECHCRUNCH
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribun Jateng, Dhian Adi Putranto

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah bakal membatasi jumlah dan wilayah operasi transportasi online. Satu di antaranya, melarang penggunaan kendaraan berplat nomor luar kota untuk angkutan online.

Pembatasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Menggunakan Kendaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan pengganti Permen Nomor 26 Tahun 2017 yang dicabut Mahkamah Agung beberapa waktu lalu itu berlaku efektif per 1 November 2017.

"Semisal mobil berplat F beroperasi di wilayah Semarang, pasti menimbulkan persoalan," kata Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, saat konferensi pers di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah, Minggu (29/10/2017).

Baca: Mudah Tapi Beda untuk Tiap Operator, Ini Cara Daftar Ulang Kartu SIM Prabayar

(Baca: Polemik Taksi Online, Wali Kota Solo Janjikan Hal Ini ke Pengemudi Taksi Konvensional)

Cucu berharap, kehadiran Permen Nomor 108 Tahun 2017 dapat menjadi penengah dan jembatan antaran pengusaha transportasi reguler dan online.

Dalam pembahasannya, Cucu mengatakan, pihaknya telah mengakomodasi berbagai usulan dari pengusaha dan penumpang.

Dijelaskannya, ada sembilan poin yang diatur terkait angkutan umum berbasis online, di antaranya tarif, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), wilayah operasi, kuota, Persyaratan Minimal Kendaraan, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Domisili TNKB, dan peran aplikator.

"Di Permen ini, kami lebih mengedepankan aspek nasional, aspek keselamatan, aspek masyarakat, dan aspek kesetaraan dalam penyelenggaraan usaha," ujarnya.

(Baca: Kementerian Perhubungan Revisi Aturan Angkutan Online, Apa Saja?)

Terkait pelaksanaannya, Cucu memberi waktu tiga bulan kepada pengusaha transportasi online untuk melengkapi persyaratan.

"Pihak aplikator dilarang memberikan aplikasi online kepada kendaraan yang belum melakukan perizinan, dan itu berlaku universal bagi seluruhnya," kata Cucu.

Ditemui di tempat yang sama, Bisnis and Development Grab Ardian Cahyo, mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut Permen tersebut.

"Kami tidak hanya melihat efeknya ke Grab namun juga, kami akan melihat dampaknya ke mitra dan pelanggan kami," katanya. (*)

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved