Breaking News:

OPINI

Pernikahan Sederhana Putri Presiden

Pernikahan Sederhana Putri Presiden. Opini ditulis oleh Paulus Mujiran/Pengamat sosial Soegijapranata Semarang

Editor: iswidodo
TRIBUNJATENG/CETAK/BRAM
Opini ditulis oleh Paulus Mujiran/Pengamat sosial, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang 

Opini ditulis oleh Paulus Mujiran/Pengamat sosial, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar mantu bagi putri keduanya Kahiyang Ayu dengan putra Batak Bobby Nasution. Pernikahan putri orang nomor satu di republik ini akan digelar di Solo Rabu, 8 November 2017 di Solo, Tengah. Pernikahan digelar secara sederhana hingga menyedot perhatian banyak kalangan. Setidaknya ada beberapa hal yang mengindikasikan pernikahan ini dikemas sederhana seperti undangan yang dibuat sederhana untuk ukuran putra pejabat, menu makanan bagi tamu undangan berasal dari menu lokal khas Solo.

Untuk mengantar tamu disediakan 500 tukang becak Kota Solo. Untuk saksi nikah Jokowi menunjuk Wapres Jusuf Kalla mewakili mempelai perempuan dan Menko Ekuin Darmin Nasution mewakili mempelai laki-laki. Ini berbeda dengan pernikahan putra sulungnya ketika saksi pernikahan ditunjuk Ketua RT.

Untuk keperluan pernikahan ini Jokowi tidak cuti karena memang tidak ada aturan untuk itu tetapi memilih berkantor di rumahnya di Solo. Jokowi dan kedua mempelai juga menolak semua sumbangan yang diberikan para tamu. Dalam acara pernikahan ini tidak melibatkan Istana dalam kepanitiaan. Urusan kepanitiaan pernikahan diurus sendiri oleh keluarga.

Bahkan untuk urusan pernak-pernik semuanya sudah diserahkan kepada wedding organizer Chilli Pari yang dikelola Gibran Rakabuming, putra sulungnya. Ini tentu bertolak belakang dengan pernikahan yang selama ini kita tahu. Ketika pejabat negara menggelar pernikahan yang terjadi justru pamer kemewahan. Jor-joran uang dikeluarkan termasuk menggunakan anggaran dan fasilitas dari negara. Bahkan pernikahan banyak digelar pada jam kerja sehingga bawahan harus libur dari melayani masyarakat.

Terkait dengan pernikahan anak pejabat memang sudah ada edaran dari Menpan dan RB. Dalam SE Nomor 13 Tahun 2014 Kementerian Pan dan RB menentukan batas-batas yang boleh dilakukan pejabat negara. Dalam SE disebutkan bahwa aparatur sipil negara harus membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara. Jumlah undangan untuk acara pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis dibatasi sebanyak-banyaknya 400 undangan.

Adapun peserta yang hadir dibatasi sebanyak-banyaknya 1000 orang. Ketika Presiden Jokowi menggelar resepsi pernikahan yang menarik diangkat adalah soal gaya hidup sederhana. Tradisi menggelar pernikahan secara sederhana harus menjadi kebiasaan dan kebutuhan di kalangan para pejabat. Presiden dan Wakil Presiden juga terikat dengan aturan itu. Untuk itu harus ada yang berani menjadi pelopor mempraktekkan hidup sederhana.

Jokowi sesuai dengan slogan kampanyenya harus menjadi panutan dalam menghayati hidup sederhana. Minimal dengan menggelar resepsi dengan sederhana menjadi inspirasi bagi orang lain mengggar hajat yang serupa. Jika pejabat menggelar pernikahan secara sederhana akan menjadi contoh kepada rakyat soal praktek kesederhanaan. Pertama, dengan menggelar pernikahan secara sederhana akan menjadi contoh kepada publik soal gaya hidup seorang pejabat.

Gaya hidup lebih terkait dengan perilaku, sikap, nilai budaya dan etos moral. Di negara dengan persoalan kemiskinan dan korupsi akut gaya hidup sederhana memang harus dipraktekkan bukan sekedar diwacanakan. Gembar-gembor soal hidup sederhana memang sudah didengungkan sejak zaman Presiden Soeharto namun nyaris miskin implementasi. Praktek hidup sederhana tidak sekadar diomongkan melainkan harus menjadi contoh nyata dalam hidup bermasyarakat.

Kedua, menghindari peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pernikahan sebagaimana rakyat pada umumnya merupakan hal yang lumrah dilakoni semua orang. Tidak semestinya kegiatan semacam ini lantas dijadikan momentum untuk pamer kemewahan kepada rakyat. Sebab gaya hidup mewah ujung-ujungnya adalah praktek korupsi. Rakyat sudah tahu kalau pejabat itu kaya tidak usah dipamerkan.

Ketiga, harga diri dan martabat seorang pejabat tidak luntur dengan menggelar pernikahan yang dikemas secara sederhana. Upacara pernikahan adalah kemasan. Justru rakyat akan “trenyuh” (baca=terharu) dengan sikap sang pejabat. Isinya adalah komitmen kedua mempelai yang disaksikan tamu undangan. Dengan menggelar rangkaian pernikahan secara sederhana justru menjadi pesan moral memancar untuk dicontoh rakyat. Tradisi yang sudah berlaku turun-temurun tetap harus dijalankan namun kemasan dapat dibuat lebih sederhana dan empati kepada rakyat.

Keempat, terkait dengan penolakan semua sumbangan Jokowi ingin memberi contoh kepada rakyat soal bersih dan bebas dari korupsi. Di Jawa pemberian dan penerimaan sumbangan merupakan cara menghidupkan budaya “guyub” dan gotong royong. Saling membantu merupakan kebiasaan yang dipelihara masyarakat sebagai modal sosial. Namun di era penuh korupsi ini sumbangan sering terkandung motif tersembunyi di dalamnya. Menolak sumbangan adalah cara dibebaskan dari motif terselubung di kemudian hari. Model-model keteladanan semacam ini telah lama disuarakan banyak kalangan namun nyaris tanpa aksi dan tindakan nyata. (tribunjateng/cetak)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved