Siapa yang Salah? 14 Kios Dibangun Pakai Dana Desa malah Dibongkar Paksa

Siapa yang Salah? 14 Kios Dibangun Pakai Dana Desa malah Dibongkar Paksa oleh Satpol PP karena

Siapa yang Salah? 14 Kios Dibangun Pakai Dana Desa malah Dibongkar Paksa
tribunjateng/budi susanto
Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemali Comal (PSDAPC) Provinsi Jateng bongkar 14 kios di Jalan Warung Asem Raya Kabupaten Batang. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Budi Susanto

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemali Comal (PSDAPC) Provinsi Jateng bongkar 14 kios di Jalan Warung Asem Raya Kabupaten Batang.

Sebelumnya PSDAPC Provinsi Jateng sudah tiga kali memberi surat peringatan ke pihak kelurahan setempat.

Pihak kelurahan dianggap melanggar Perda Provinsi Jateng no 8 tahun 2009 terkait irigasi.

Padahal pembangunan 14 kios tersebut menggunakan anggaran desa Rp 260 juta, dan mulai dikerjakan pertengahan tahun 2016.

Pembongkaran kios di Jalan Warung Asem Raya Kelurahan Warung Asem oleh pihak Satpol-PP Provinsi Jateng, Senin (13/11).
Pembongkaran kios di Jalan Warung Asem Raya Kelurahan Warung Asem oleh pihak Satpol-PP Provinsi Jateng, Senin (13/11). (tribunjateng/budi susanto)

Lurah Warung Asem, Muhamad Huda, menuturkan, pihaknya sudah minta izin ke kecamatan setempat terkait pembangunan kios tersebut.

"Kami sudah minta izin ke kecamatan, karena pembangunan kios ini menggunakan dana BUMdes," ujarnya kepada Tribunjateng.com, Senin (13/11/2017).

Namun pihak PSDAPC Provinsi yang dibantu oleh Satpol-PP Provinsi Jateng tetap melakukan pembongkaran.

Kasi penindakan bidang penegakan produk hukum daerah (Gakprokumda) Satpol PP Provinsi Jateng, Siswadi Suryanto, menerangkan pihaknya hanya menjalankan tugas.

"Kami hanya melaksanakan tugas, karena pihak kelurahan sudah tiga kali diberikan teguran," paparnya.

Siswadi juga menegaskan perijinan pembangunan kios tersebut tidak sampai ke provinsi dan melanggar Pasal 38 ayat 2.

"Pembangunan kios melanggar pasal 38 ayat 2 tentang pengamanan irigasi, jika tetap tidak mengindahkan teguran kepala kelurahan akan didenda Rp 50 juta serta kurungan minimal 6 bulan," pungkasnya. (*)

Penulis: budi susanto
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved