Pakar Unsoed : Ada Akrobat Hukum untuk Melegalkan Proyek Panas Bumi di Gunung Slamet

Pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden dinilai menyalahi substansi Undang-undang (UU) terkait

Pakar Unsoed : Ada Akrobat Hukum untuk Melegalkan Proyek Panas Bumi di Gunung Slamet
Tribun Jateng/Khoirul Muzaki
Aktivitas proyek PT SAE untuk pengembangan PLTPB Baturraden di lereng gunung Slamet. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG COM, BANYUMAS - Pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden dinilai menyalahi substansi Undang-undang (UU) terkait.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1557.K/30/MEM/2010 yang menetapkan Gunung Slamet sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) untuk PLTPB memunculkan beberapa pertentangan pada peraturan terkait PLTPB, kehutanan dan lingkungan.

Pakar Hukum Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, Abdul Aziz Nasihuddin menengarai adanya politik hukum perundang-undangan untuk melegalkan pengembangan proyek tersebut.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, PLTPB dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan. Sementara Pasal 38 Ayat 4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang adanya penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

Namun pemerintah yang mengetahui permasalahan ini membuat UU pengganti dengan menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Pada undang-undang ini, kegiatan PLTP bukan lagi dianggap kegiatan pertambangan, melainkan dikategorikan sebagai jasa lingkungan.

"Ada akrobat hukum lain yang dilakukan menyangkut masa eksplorasi, perubahan dari IUP menjadi IPB, asas keamanan dan keselamatan. Sosialisasi yang minim juga menjadi permasalahan lain yang membelit PT SAE," katanya, Selasa (21/11).

Aziz juga mempertanyakan legalitas proyek PLTPB Baturraden yang berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Ia menilai, kegiatan pertambangan di hutan lindung yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas wajib memakai prosedur perizinan Analisis Dampak Lingkungan (Andal).

Ia menyarankan warga yang merasakan dampak dari pengembangan proyek itu untuk menempuh jalur hukum, yakni dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika terdapat cacat prosedur dalam tahapan pembangunan proyek itu.

Sementara itu, Mahasiswa Program Doktoral Institute for Water Education Belanda, Bosman Batubara menilai dokumen UKL-UPL yang diterbitkan untuk pengembangan proyek itu tak memenuhi syarat karena tidak memerhatikan dampak penurunan kualitas air.

Dampak pengembangan proyek itu menurut dia bahkan bisa memicu timbulnya gempa minor yang bersifat lokal. Bencana itu pernah terjadi di wilayah pengembangan geotermal di Swiss. Akibatnya, perusahaan pengembang harus membayar ganti rugi kepada warga yang rumahnya rusak karena gempa.

"Itu bisa memicu gempa yang lebih luas,"katanya.

(*)

Penulis: khoirul muzaki
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved