Korupsi e KTP

Sudah Dipenjara KPK pun Setnov masih Bermanuver, Begini Sikap MKD

Sudah Dipenjara KPK pun Setnov masih Bermanuver, Begini Sikap Mahkamah Kehormatan DPR

Sudah Dipenjara KPK pun Setnov masih Bermanuver,  Begini Sikap MKD
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Jika dulu Nazaruddin mengatakan Setnov kebal hukum karena penegak hukum tidak berani, ia kini justru optimistis menyusul penetapan 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan DPR memastikan akan tetap memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. MKD akan tetap meminta pandangan fraksi meski ada surat permohonan dari Novanto untuk menundanya hingga proses praperadilan.

"Itu surat permohonan kan, boleh dikabulin boleh enggak. Kemarin ada yang bisa ada yang tidak, karena dari MKD sendiri kita meminta agar tidak diwakilkan, hanya pimpinan fraksi atau sekretaris fraksi supaya memang itu suara fraksi," ujar ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad Rabu, (22/11).

Menurut Dasco, MKD akan tetap memverifikasi laporan etik terhadap Novanto dengan meminta pandangan fraksi. MKD akan menghubungi fraksi untuk mencocokkan jadwal rapat konsultasi bahas Novanto.

Menurut politisi Gerindra tersebut MKD tidak dapat diintervensi. MKD independen dalam menjalankan tugas mengusut masalah etik anggota dewan.

"Iya dong pimpinan dewan enggak bisa (intervensi). Enggak bisa (intervensi) kan MKD independen," pungkasnya.

Meski sudah mendekam di balik jeruji penjara, Setya Novanto tak berhenti bermanuver. Selasa (21/11), dua hari lalu dari dalam tahanan KPK, Novanto menulis dua surat.

Satu surat ditujukan untuk pimpinan DPR dan satu surat lain ditujukan untuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Kedua surat dibubuhi materai Rp 6.000 dan ditandatangani Novanto.

Dalam surat untuk pimpinan DPR, Setya Novanto meminta diberikan kesempatan membuktikan bahwa dirinya tak bersalah dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Ia meminta tak dicopot, baik sebagai Ketua DPR maupun sebagai anggota Dewan. "Saya mohon pimpinan DPR lain dapat memberikan kesempatan saya membuktikan tidak ada keterlibatan saya," kata Novanto dalam suratnya.

"Dan, untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya, baik selaku ketua DPR maupun selaku anggota Dewan," tulis Novanto.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan adanya surat itu. Menurut Fahri, surat itu diantarkan langsung pengacara Novanto, Fredrich Yunadi.

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved