KPK Tetapkan Wali Kota Mojokerto Jadi Tersangka Kasus Suap

KPK menetapkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, sebagai tersangka dugaan kasus suap.

KPK Tetapkan Wali Kota Mojokerto Jadi Tersangka Kasus Suap
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) senilai Rp 470 juta disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6/2017). KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Mojokerto Abdullah Fanani, dan Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq terkait suap pengalihan anggaran di Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, sebagai tersangka dugaan kasus suap.

Dugaan suap itu terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penetapan Masud berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap empat tersangka sebelumnya dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/8/2017). (KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

Empat tersangka itu adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq, dan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto.

Dari pengembangan penyidikan terhadap empat tersangka itu, KPK menemukan bukti baru.

Pada 17 November 2017, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan dan menetapkan Masud sebagai tersangka ke lima dalam kasus ini.

"Tanggal 17 November 2017 KPK terbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan MY, Wali Kota Mojokerto sebagai tersangka," kata Febri, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/11).

Pasal yang disangkakan terhadap Masud yakni pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di Mojokerto, Jawa Timur. Empat orang ditangkap dan ditetapkan tersangka yakni Purnomo, Abdullah, Umar Faruq, dan Wiwiet.

Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq tiba di gedung KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, di Jakarta, Sabtu (17/6/2017). KPK mengamankan enam orang saat OTT termasuk diantaranya Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, dan Wakil Ketua DPRD Mojokerto Abdullah Fanani terkait suap. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq tiba di gedung KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, di Jakarta, Sabtu (17/6/2017). KPK mengamankan enam orang saat OTT termasuk diantaranya Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, dan Wakil Ketua DPRD Mojokerto Abdullah Fanani terkait suap. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN)

KPK mengamankan uang Rp 470 juta. Sebanyak Rp 300 juta di antaranya merupakan total komitmen fee dari kepala dinas untuk pimpinan DPRD Mojokerto.

Uang tahap pertama sebesar Rp 150 juta yang merupakan bagian dari komitmen fee tersebut disebut sudah ditransfer pada 10 Juni 2017.

Sementara itu, Rp 170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang disepakati sebelumnya.

Pihak yang diduga sebagai pemberi suap dalam kasus ini yakni Wiwiet. Sementara, yang diduga menerima suap yakni Purnomo, Abdullah, dan Umar Faruq. (tribunjateng/cetak/kpc/aji)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved