Mahasiswa Unika Lakukan Penelitian Terkait Fasilitas Umum di Kota Semarang, Ini Hasilnya

Salah satu fasum yang belum ramah difabel yakni Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.

Mahasiswa Unika Lakukan Penelitian Terkait Fasilitas Umum di Kota Semarang, Ini Hasilnya
tribunjateng/galih permadi/dok
Armada Bus BRT masih berada di Mangkang belum dioperasionalkan 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Maria Regina Anjanette, Kevin Grayson Wijaya, Wayan Tirta Yasa, Cynthia Claudia Anthony, dan Pramesti Sekar Krisnaputri, mahasiswa Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang menyoroti fasilitas umum (fasum) di Kota Semarang.

Fasum tersebut di antaranya trotoar, shelter Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan layanan transportasi yang ada dinilai belum ramah bagi kalangan difabel.

Salah satu fasum yang belum ramah difabel yakni Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.

“Menurut pengamatan kami di beberapa titik, para difabel mengeluhkan belum adanya jalan untuk kursi roda sehingga mereka sulit mengakses. Kalaupun ada difabel merasa kurang nyaman karena jalan curam. Jarak antara lantai trotoar dengan lantai halte masih cukup tinggi,” kata Maria dalam rilis yang diterima Tribunjateng,com, Minggu (3/12/2017).

Baca: 11 Orang Ditangkap saat BNN Gerebek Gudang Tempat Pembuatan Pil PCC di Semarang

Selain itu, lanjut Maria, jarak antar shelter dengan bus masih menyulitkan para difabel.

“Kami berharap pemerintah bisa memperbaiki fasilitas umum sehingga mempermudah difabel. Mereka juga tidak merasa dibedakan,” ujarnya.

Tujuan service learning dari kelompok mereka adalah ingin memberikan pelayanan transportasi khususnya BRT Trans Semarang yang baik dan ramah terhadap kaum penyandang disabilitas.

“Dibanding Solo dan Surabaya, Kota Semarang masih tertinggal jauh dalam membangun fasilitas bagi kaum difabel. Alih fungsi lahan trotoar di Solo dan Surabaya diatur ketat oleh pemerintah setempat,” kata Maria.

Baca: SIMAK! Ternyata Begini Cara untuk Meningkatkan Produktivitas ASI Bagi Ibu Menyusui

Maria mengatakan program kebijakan pemerintah bagi penyandang disabilitas cenderung berbasis belas kasihan , sehingga kurang memberdayakan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai masalah.

Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas menyebabkan perlakuan pemangku kepentingan unsur pemerintah dan swasta yang kurang peduli.

“Solusi atas permasalahan tersebut pemerintah maupun pihak swasta bisa sama-sama memberikan fasilitas yang ramah bagi kaum difabel. Sebab, penyandang disabilitas juga punya hak yang sama. Setidaknya bisa bersama-sama memberikan kemudahan pelayanan bagi mereka,” kata Maria.(*)

Penulis: galih permadi
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved