Opini

Banjir Heboh Dana Hibah

Lagi-lagi anggaran hibah bikin heboh! Ternyata tak hanya terjadi di Pemprop DKI dalam RAPBD tahun 2018 kembali mengajukan anggaran hibah

Banjir Heboh Dana Hibah
Ilham/Tribun Jateng
Tasroh 

TRIBUNJATENG.COM - Lagi-lagi anggaran hibah bikin heboh! Ternyata tak hanya terjadi di Pemprop DKI dalam RAPBD tahun 2018 kembali mengajukan anggaran hibah senilai Rp 1,7 triliun untuk 104 organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi-organisasi kepemudaan dan profesi lainnya.

Banjir dana hibah juga merata di banyak daerah, temasuk di Jawa Tengah. FITRA menelysuri banjir dana hibah pada RAPBD jelang Pilkada serentak di Indonesia tahun 2018, kian membuktikan bahwa APBD mulai digerayangi para penyamun yang memanfaatkan dana hibah untuk kepentingan politik.

Sayangnya, sebagaimana hasil penelusuran jurnalis Harian Media Indonesia menyebutkan bahwa identitas alokasi dana hibah di banyak tempat cenderung banyak yang fiktif, sehingga diduga alokasi anggaran hibah tersebut masih mengulang cerita lama: bagi-bagi duit kepala daerah sebagai ‘janji’ komitmen selama masa kampanye!

Anggaran hibah yang belakangan menjadi ‘heboh’ sejatinya bukanlah cerita baru, juga bukan sekedar praktik yang rekat dengan politik yang terjadi di banyak tempat.

Bahkan anggaran hibah dan bantuan sosial lainnya, secara nasional dalam APBN (2017), misalnya, mencapai Rp 310 triliun yang makna dan pertanggungjawabannya berulang kali dinilai BPK sebagai ‘rawan penyelewengan’.

Namun tragisnya, di tengah upaya pemerintah pusat terus berkampanye kepada semua satuan unit kerja di seluruh Indonesia untuk melakukan penghematan anggaran, justru dari 520 pemerintah daerah tercatat 80% belum benar-benar menerapkan prinsip-prinsip penghematan anggaran sebagaimana yang diamanatkan pemerintah melalui Perpes No.5/2016.

Dalam peraturan tersebut, presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali memperingatkan para pengguna anggaran baik di pusat hingga daerah untuk menghemat anggaran dengan mendayagunakan anggaran untuk program dan kegiatan yang produktif yang dapat dirasakan makna dan manfaatnya bagi banyak masyarakat.

Harus diakui, laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dari BPK RI (2016) menyebutkan salah satu sumber ‘pemborosan’ keuangan negara adalah anggaran hibah dan bantuan sosial yang tidak hanya berulang kali membuat heboh, tetapi benar-benar menuai ‘kesialan’.

Tercatat jelas di Bappenas (2016) bahwa salah satu ouput dan outcome pemanfaatan dan hibah sebagian besar tidak jelas bahkan cenderung hanya dijadikan media ‘politik uang’ bagi para elte dan politisi serta pejabat yang memiliki akses pada kekuasaan (Koran Tempo,24/11/2-17).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun produktifitas anggaran hibah tergolong rendah, tetapi pemerintah masih terus membiarkan dana hibah tetap dialirkan, khususnya untuk organisasi-organisasi sosia, kemasyarakatan, keagamaan serta unit-unit lembaga lainnya yang relevan.

Halaman
123
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved