Breaking News:

Camat-camat belum Keluarkan Surat Rekomendasi untuk Perangkat Desa

Camat-camat Tidak Keluarkan Surat Rekomendasi untuk Perangkat Desa, padahal jadwal pelantikan tanggal 3 Januari

Penulis: Dhian Adi Putranto | Editor: iswidodo
tribunjateng/dok
Bupati Kendal Mirna Annisa 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dhian Adi Putranto

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Besok (3/1) merupakan hari pelantikan para perangkat desa di Kabupaten Kendal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Perbub nomor 51 tahun 2017 Mengenai Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa di Kendal.

Namun hingga saat ini belum ada rekomendasi dari camat yang turun.

Hal itu dikarenakan para camat masih memegang teguh Surat edaran Bupati yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2017 lalu.

Dalam surat edaran itu camat diminta untuk menunda pengeluaran surat rekomendasi atas hasil seleksi perangkat desa itu.

Dalam surat itu, Bupati Kendal, Mirna Annisa juga meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terlibat untuk mengetahui adanya dugaan tindak kecurangan.

Kepala Inspektorat kabupaten Kendal, Tatang Iskandariyanto mengatakan pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan dengan pihak terkait, dari pihak penyelenggara hingga peserta tes seleksi perangkat desa.

"Kami ditugasi bupati untuk memeriksa semuanya, pemeriksaan telah selesai kami lakukan. Untuk hasil sudah saya sampaikan kepada bupati pada Jumat (29/12) lalu," terang Tatang, Selasa (2/1).

Tatang mengatakan saat ini hasil inspeksi sudah di tangan bupati dan tindaklanjut dari hasil pemerikasaan tersebut menjadi wewenang bupati.

Wakil Ketua DPRD Kendal dari Fraksi PAN, Sakdullah mengatakan surat edaran bupati tersebut tidak memiliki payung hukum.

Sehingga sama sekali tidak punya pengaruh dalam proses seleksi perangkat desa.

"Meskipun tidak berpayung hukum, Surat tersebut tetap saja dianggap 'sakti'. Apalagi surat itu ditujukan lansung kepada camat sehingga mereka semua tidak berani ngeluarkan rekomendasi," ujar Sakdu

Sakdu mengatakan surat edaran tersebut membuat para camat menjadi takut karena apabila mereka melanggar surat edaran dari bupati, maka hal itu bisa mempengaruhi jabatannya sebagai camat.

"Mereka menyadari bahwa melanggar surat edaran tersebut berkemungkinan memunculkan surat mutasi jabatan mereka," terang Sakdu. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved