Dugaan Pungli Pembuatan Sertifikat Tanah di Demak Terjawab

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Program sertifikat gratis dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kenyataannya, tidak murni bebas biaya.

Ada ratusan pemohon sertifikat gratis, asal Desa Krajanbogo, Demak yang mengeluhkan penarikan biaya Rp 500 ribu, untuk pengurusan sertifikat "gratis" tersebut.

Nuryadi Ketua RW 3 Desa Krajanbogo, Bonang, Demak mengeluhkan adanya pungutan uang hingga Rp 500 ribu, untuk kepengurusan sertifikat tanahnya, dalam program nasional (prona) sertifkat gratis.

“Uang tersebut diminta oleh perangkat desa setempat, dengan alasan yang tidak jelas menurut saya, padahal progranm sertifikat tersebut, masuk dalam program nasional sertifilat gratis yang digalakkan oleh Presien Jokowi," jelasnya, Selasa (2/1/2018).

Selain Nuryadi, ada juga warga bernama Marpuah, pemohon sertifikat gratis itu juga mengaku dipungut biaya, untuk mendapatkan kepengurusan sertifikat tanahnya. Beruntung anak dari Marpuah itu, mampu membayai kepengurusan sertifikat tersebut.

"Ada sekitar 50 pemohon berasal dari RW 3 Desa Krajanbogo, Bonang, Demak, yang telah mengajukan permohonan sertifikat tanah mereka, dan sejak tiga bulan lalu mereka mengajukannya, dan telah memenuhi administrasi, sekaligus pengukuran atas tanahnya oleh petugas dari kantor pertanahan negara,” bebernya.

Semula warga memang tidak mengeluhkan persolan pungutan Rp 500 ribu tersebut, namun setelah mendengar Presiden Joko Widodo, menyatakan program sertifikat massal tersebut gratis, warga pun mulai menanyakan tentang kabar tersebut.

Sejumlah item, dalam kepengurusan program sertifikat gratis itu, tidak masuk dalam subsidi pemerintah, hingga panitia desa sebagai fasilitator, terpaksa memungut biaya dari para pemohon dalam jumlah tertentu. Belakangan, sebagian pemohon justru rela mengeluarkan biaya demi mendapat sertifikat atas tanahnya, dengan waktu yang singkat.

Tidak hanya Nuryadi dan Marpuah, Sugiyanto (51) warga Desa Krajanbogo, Bonang, Demak, ini juga rela meski pengurusan sertifikat tanah itu gratis atau dengan pungutan, pihaknya mengaku rela.

“Dengan begini, sertifikat tanah saya sudah jadi, dan saya pun bisa mengambilnya di balai desa, karena dengan adanya surat sertifikat ini saya tidak lagi cemas, jika ingin membangun tanah saya ini menjadi bangunan rumah untuk anak saya, karena sudah sah,” ungkapnya.

Sugiyanto adalah satu dari 220 warga Desa Krajanbogo, Bonang, Demak yang menjadi pemohon program sertifikat gratis, yang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo.

Walaupun program sertifikat gratis itu harus berujung dengan adanya pungutan biaya untuk kepengurusan sertikat tersebut, yang dilakukan oleh perangkat desa setempat, warga setempat mengaku rela.

Kepala Desa Krajanbogo kecamatan Bonang, Syarif Ansorullah, ketika program nasional sertifikat gratis masuk ke desanya, dia diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, untuk memfasilitasi warganya sebagai pemohon.

Pihaknya pun segera membentuk panitia desa, untuk mendata warga desa yang akan mengajukan permohonan sertifikat gratis tersebut.

“Walau program sertifikat gratis, namun terdapat beberapa item dalam kepengurusan sertifikat yang tidak masuk dalam subsidi pemerintah, seperti pengadaan patok sebagai pembatas tanah, pengadaan materai, dan poto copy administrasi,” jelasnya.

Untuk memungut biaya dari pemohon, pihaknya melanjutkan, bahwa panitia desa pun meminta kesepakatan dari para pemohon, dengan nominal pungutan Rp 350 ribu sampai Rp 500 ribu.

"Dengan rincian itu tadi, biaya tersebut untuk biaya patok pembatas, meterai, poto copy, komsumsi proses pengukuran tanah, dan komsumsi pertemuan di desa. Lantaran biaya kepengurusan sertifikat itu tidak teranggar dalam anggaran desa, dan panitia pun melakukan pemungutan biaya dari para pemohon,” jelasnya. (*)