Wakil Wali Kota Semarang Bantah Pencopotan Adi dari Jabatan Sekda Karena Tidak Sejalan

Wakil Wali Kota Semarang Bantah Pencopotan Adi dari Jabatan Sekda Karena Tidak Sejalan

Wakil Wali Kota Semarang Bantah Pencopotan Adi dari Jabatan Sekda Karena Tidak Sejalan
tribunjateng/galih permadi/dok
Wakil Wali Kota Semarang Bantah Pencopotan Adi dari Jabatan Sekda Karena Tidak Sejalan 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, membantah ada rumor pencopotan Adi Tri Hananto dari jabatan Sekda Kota Semarang karena faktor sudah tidak sejalan dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menurut Ita, sapaan Hevearita Gunaryanti Rahayu, menyatakan pencopotan Adi sebagai Sekda kemudian menempatkannya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) merupakan satu langkah agar roda pemerintahan berjalan sehigga butuh penyegaran.

"Kami baik-baik semua. Tidak ada masalah. Kan dia (Adi--red) juga sudah lima tahun jadi Sekda sehingga butuh penyegaran. Toh sampai lima tahun kami juga jalan," kata Ita, Selasa (9/1/2018).

Ia menegaskan, pemindahan Adi Tri Hananto tidak lepas dari kondisi Dispendukcapil Kota Semarang yang selalu menempati posisi terendah tingkat kepuasan masyarakat.

Bahkan Dispendukcapil juga menjadi Dinas yang paling banyak dikeluhkan hingga Desember 2017.

"Terlebih kondisi Kepala Dinas sebelumnya yaitu Mardiyanto itu sering sakit. Padahal pelayanan di Dispendukcapil itu day to day," ucapnya.

Ia menambahkan, banyak pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan di Dispendukcapil. Mulai e-KTP, akte dan kartu keluarga (KK). Terlebih di akhir 2018 ini Pemerintah Pusat menargetkan e-KTP harus selesai.

"E-KTP ini kan berkelanjutan terus tidak berhenti. Ada beberapa kategori yang perlu ditangani, ada yang belum rekam e-KTP, sudah rekam tapi belum dapat e-KTP, sudah ada e-KTP tapi belum distribusi. Ini butuh tenaga baru agar tertangani," jelasnya.

Ditambah, selama ini pelayanan Akte dan KK masih terpusat di kantor Dispendukcapil. Pasalnya, dari 17 Kecamatan yang ada di Kota Semarang, baru sembilan Kecamatan yang melayani pembuatan Akte dan KK. Selebihnya langsung mengurus ke Dispendukcapil.

"Diharapkan ada inovasi-inovasi yang dibuat oleh Kepala Dinas yang baru untuk menangani hal itu. Seperti pajak bumi dan bangunan yang bekerjasama dengan lurah dan camat," harapnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved