Tingkat Pendidikan Indonesia Masih Rendah, Sejumlah Perguruan Tinggi akan Lakukan Ini

Sekretaris Jenderal ALPTKSI Pusat tersebut menginformasikan, ada beberapa hal yang menarik dan memang harus diketahui oleh para anggota.

ISTIMEWA
Pembukaan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional VIII dan Workshop Standar Pendidikan Guru di Hotel Century Park Jakarta, Rabu (10/1/2018) yang dilaksanakan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI) Pusat 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rektor Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Muhdi sejak kemarin, Rabu (10/1/2018) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional VIII dan Workshop Standar Pendidikan Guru di Hotel Century Park Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI) Pusat dan diikuti sekitar 109 anggota dari 85 perguruan tinggi di Indonesia itu dijadwalkan bakal berakhir besok, Jumat (12/1/2018).

Muhdi yang juga Sekretaris Jenderal ALPTKSI Pusat tersebut menginformasikan, ada beberapa hal yang menarik dan memang harus diketahui oleh para anggota dari berbagai perguruan tinggi swasta di Indonesia.

"Dalam workshop, kami bahas tentang implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru," jelas Muhdi kepada Tribunjateng.com, Kamis (11/1/2018).

Baca: Mahasiswa Undip Buat Karya Membuat Karya Serupa Dr Octopus di FIlm Spiderman

Menurutnya, itu menjadi perhatian penting karena ternyata mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Ada berbagai peraturan maupun strategi dilakukan. Tetapi belum semua Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terstandar. Seperti belum memiliki sekolah laboratorium, sekolah mitra industri, maupun sarana-prasarana penunjang lainnya.

"Masih ada sekitar 58 persen LPTK di Indonesia yang belum menerapkan sistem mutu pendidikan. Belum sempurnanya tata kelola, masih bervariasinya kualitas dosen, hingga kurikulum yang belum berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maupun Capaian Pembelajaran," jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, perlu adanya reformasi LPTK secara menyeluruh guna meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan di Indonesia. Pelibatan LPTK dalam proses mulai dari perencanaan hingga pengadaan guru di tiap daerah yang sesuai hasil analisis kebutuhan pun sangat diperlukan.

"Penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system, penguatan program induksi, mentoring guru, pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif berdasar pada kebutuhan aktual itu juga menjadi kegiatan pokok yang sekiranya perlu dilaksanakan di tiap LPTK," tandasnya.

Terpisah, Direktur Pembelajaran Kemenristekdikti RI Parastiyanti Nurwardani dalam keterangan yang diterima Tribunjateng.com, mengutarakan, Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru di antaranya merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Guru (SPG), hingga Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Persyaratan calon mahasiswa PPG sebagai calon guru professional di antaranya pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, bakat, dan minat. Dari data, jumlah revitalisasi LPTK pada 2016 adalah 46. Jumlah yang sama pula pada 20017. Untuk 2018 dan 2019 mendatang, ada sekitar 75," terang Parastiyanti.

Dia memaparkan, ada tujuh fokus revitalisasi LPTK. Yakni penguatan tatakelola kelembagaan yang akuntabel, penguatan sistem rekrutmen yang komprehensif, kurikulum berorientasi KKNI dan CP, serta berwawasan masa depan.

"Lalu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan sumberdaya manusia (SDM) pendidikan yang berkualitas, dan juga penguatan sekolah laboratorium maupun sekolah mitra. Dari upaya itu, diharapkan sistem manajemen mutu pendidikan khas LPTK menjadi lebih kuat," jelasnya.(*)

Penulis: deni setiawan
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved