ICW Khawatir DPR Semakin Buruk Dipimpin Bamsoet

ICW kecewa atas keputusan Ketua Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR RI

ICW Khawatir DPR Semakin Buruk Dipimpin Bamsoet
TRIBUNNEWS.COM
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR pengganti Setya Novanto di ruang rapat Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa atas keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menunjuk Bambang Soesatyo menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, penunjukan Bamsoet--demikian sapaan Bambang Soesatyo--justru mengabaikan kebutuhan DPR terhadap pimpinan yang kredibel.

Selain itu, kata Donal, penunjukan Bamsoet mengkonfirmasi bahwa partai pimpinan Airlangga Hartarto tersebut tidak belajar dari kelengahan sebelumnya. ICW juga mengingatkan saat Partai Golkar menunjuk Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Sejumlah pihak memberikan peringatan akibat citra Setya Novanto yang buruk karena banyak disebut dan diduga terlibat kasus korupsi, mulai dari kasus Bank Bali, penyelundupan beras impor, pembangunan lapangan tembak PON Riau, hingga korupsi E-KTP. Hasilnya, sepanjang Setya Novanto menjabat, banyak kontroversi yang dilakukannya dan berdampak buruk pada citra DPR. Mulai dari kasus selfie dengan Donald Trump, kasus "Papa Minta Saham", hingga terakhir menjadi tersangka kasus korupsi E-KTP.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR pengganti Setya Novanto di ruang rapat Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR pengganti Setya Novanto di ruang rapat Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018). (tribunnews.com)

Rentetan kasus tersebut, menurut Donal, mengonfirmasi kekhawatiran publik mengenai sosok pilihan Partai Golkar. "Harapan publik pascadideklarasikannya slogan #GolkarBersih oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, tidak terjawab. Ditunjuknya Bambang Soesatyo menunjukkan ketidakkonsistenan Partai Golkar dengan tema Golkar Bersih yang mereka usung," ujar Donal.

ICW menilai menunjuk Bamsoet yang juga duduk sebagai anggota Pansus Hak Angket sangat bertolak belakang dengan keinginan Golkar untuk keluar dari pansus tersebut. Bamsoet pernah disebut Miryam S Haryani telah menekannya agar tidak mengakui pembagian uang dalam kasus E‑KTP.

Bukan hanya itu, menurut Donal, Bamsoet juga beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus korupsi simulator ujian SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada 2013. Oleh karena itu, ICW menilai bahwa langkah Partai Golkar menunjuk Bamsoet sebagai ketua DPR merupakan langkah yang tidak tepat dan tidak sejalan dengan komitmen #GolkarBersih.

"Langkah mengecewakan ini dikhawatirkan akan semakin berdampak buruk terhadap citra DPR dan komitmen Partai Golkar serta DPR untuk pemberantasan korupsi," tegas Donal.

Oleh karena itu, ICW merekomendasikan Partai Golkar untuk menarik keputusan penunjukan Bamsoet dan menggantinya dengan anggota yang tidak mempunyai rekam jejak bermasalah dalam hal kasus korupsi di antara 91 anggota fraksi yang dimiliki. ICW memberikan catatan, bahwa prasyarat dasar pemilihan pengganti Setya adalah anggota bersangkutan tidak pernah disebut atau diduga terlibat dalam kasus korupsi dan kejahatan lainnya serta bukan pihak yang secara aktif merongrong upaya pemberantasan korupsi.

DPR vs KPK Tidak Berakhir

Senada, pengamat politik Jeirry Sumampouw menyampaikan kekhawatirannya dengan penunjukan Bamsoet sebagai ketua DPR. Menurut Jeirry, dengan posisi Bamsoet sebagai ketua DPR, justru akan memperpanjang berhadap‑hadapannya DPR dengan KPK.

"Kalau nama ini tetap dipaksakan, ini bisa membuat DPR dan KPK jilid berapa lagi? Kalau dulu jilid I sekarang jilid II atau jilid III karena kasusnya bisa sama," ujar Jeirry.

"Bisa kita bayangkan akan terjadi seperti dulu meski orangnya berbeda. Bisa kita bayangkan jika dia sebagai ketua DPR," tambah Jeirry.

Karena itu, Jeirry mengatakan, publik berhak menolak penunjukan Bamsoet sebagai ketua DPR karena dianggap tidak memiliki track record yang baik terkait persoalan hukum.

"Menurut saya sebagai masyarakat sipil kita punya kepentingan terhadap lembaga ini. Karena itu lembaga ini kita berharap dipimpin oleh orang yang benar, orang yang punya track record yang baik, punya kredibilitas, punya latar belakang yang bersih," ucap Jeirry. (Tribunjateng/cetak/Tribun Network/mal/nic/wly)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved