Ketua DPRD Minta Bupati Kendal Memberi Sanksi ke Kepala Desa yang Tidak Lakukan Pelantikan

Ia mengatakan para Kades yang enggan melantik calon perangkat telah melanggar sumpah jabatannya.

Ketua DPRD Minta Bupati Kendal Memberi Sanksi ke Kepala Desa yang Tidak Lakukan Pelantikan
TRIBUN JATENG/DHIAN ADI PUTRANTO
Kades Pamriyan menyerahkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa kepada Siti Mistiaroh 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dhian Adi Putranto

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Sudah dua pekan semenjak hari pelantikan perangkat desa yang telah dijadwalkan oleh Bupati Kendal, Mirna Anissa, namun masih ada beberapa desa di Kendal yang belum melantik calon perangkat desanya.

Para Kepala desa berdalih ia akan melantik calon perangkat desa jika proses hukum gugatan dari para peserta seleksi perangkat desa mengenai hasil dan proses ujian seleksi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah selesai.

Kisruh yang tak kunjung usai menjadi sorotan Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono. Ia mengatakan para Kades yang enggan melantik calon perangkat telah melanggar sumpah jabatannya.

"Jika sampai saat ini masih kepala desa ada yang belum melantik maka bupati berhak memberikan sanksi kepada kepala desa tersebut," ujar Utono, Minggu (21/1/2018).

Baca: Meski Cantrang Sudah Diperbolehkan, Nelayan Pati Masih Belum Berani Melaut

Prapto Utono mengatakan jika alasanya menunggu proses gugatan hingga selesai dinilai tidak tepat.

Karena proses hukum tidak memberhentikan proses pelantikan.

Ia mengatakan seharusnya para Kepala Desa mengikuti Perbub no 51 tahun 2017 dan Perda no 2 tahun 2017 mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Mereka harus melantik calon perangkat desa dari proses seleksi perangkat desa itu.

Halaman
12
Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved