DPRD Kendal Kritik Rencana Pemkab Minta Hibah Aset dari Pemerintahan Pusat

Pelabuhan Kendal itu terbagi menjadi dua yaitu dalam aset laut dan aset darat yang nilainya mencapai Rp 331 Miliar.

DPRD Kendal Kritik Rencana Pemkab Minta Hibah Aset dari Pemerintahan Pusat
tribun jateng/ponco wiyono
PINTU GERBANG PELABUHAN-Pemberangkatan terakhir di Februari terjadi pada Jumat (26/2/2016) sore, yang hanya mengangkut dua orang penumpang saja. 

Laporan wartawan Tribun Jateng, Dhian Adi Putranto

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Rencana Pemkab Kendal untuk meminta Pemerintah pusat untuk menghibahkan asetnya yang berada pelabuhan Kendal mendapat kritikan dari anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Aset pemerintah pusat di Pelabuhan Kendal itu terbagi menjadi dua yaitu dalam aset laut dan aset darat yang nilainya mencapai Rp 331 Miliar.

Ketua Komisi C, Nasri mengatakan aset yang segitu banyaknya akan menjadi beban untuk pemkab untuk mengurusi aset yang dihibahkan itu.

“Konsekuensinya bila dihibahkan maka pemeliharaan dan pengelolaan akan ditangani pemkab seluruhnya. Ini jelas akan memberatkan pemkab dan apakan nanti mampu.” jelasnya saat press rilis, Kamis (25/1)

Ia khawatir apabila pelabuhan yang sudah dibangun itu malah menjadi mangkrak karena pemkab tidak mampu mengurusi dan merawat pelabuhan itu.

“Dalam pelabuhan Kendal ada aset milik Pemkab Kendal, Propinsi Jawa Tengah dan pusat. Ditambah lagi investasi dari Pelindo III yang mencapai nilai triliunan rupiah. Maka semua pihak harus duduk bersama dan memebicarakan kejelasan perjajian pelabuhan tersebut," ucapnya.

Serupa dengan ucapan Nasri, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kendal. Suyuti menyampaikan agar pengelolaan pelabuhan Kendal memberi keuntungan bagi pemkab Kendal.

Kepala Dishub Kabpaten Kendal, Suharjo saat dikonfirmasi mengenai rencana pemkab tersebut mengatakan yang pemohonan aset yang dihibahkan adalah aset laut saja.

“Yang pemkab minta untuk dihibahkan adalah aset laut, nilainya adalah Rp 97 miliar," kata Suharjo.

Ia mengatakan saat ini skema kerja sama pelabuhan dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dan Pelindo III oleh karena itu pembagian hasilnya, berdasarkan aset yang dimiliki para Stakeholder di pelabuhan Kendal tersebut.

"Kalau dihibahkan nanti aset pemkab kendal di pelabuhan Kendal menjadi bertambah," pungkasnya

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved