Breaking News:

Februari, Dinas Perdagangan Kota Semarang Kembalikan Pedagang ke Pasar Kanjengan

Fajar menuturkan, para pedagang lama Pasar Kanjengan nantinya akan menempati kios dan los di lantai I dan II.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: suharno
tribunjateng/m zainal arifin
Pekerja menyelesaikan pembangunan Pasar Kanjengan bagian dari pembangunan Pasar Johar Baru, Kota Semarang, Jumat (26/1/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto memastikan, pembangunan tahap I Pasar Kanjengan selesai 5 Februari.

Selanjutnya, para pedagang yang sebelumnya direlokasi ke Pasar Johar Relokasi di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) akan kembali menempati pasar tersebut.

"Saya jadwalkan para pedagang sudah bisa menempati Pasar Kanjengan pada minggu kedua Februari," kata Fajar, Jumat (26/1/2018).

Baca: Kontraktor Pasar Kanjengan Johar Optimistis Pembangunan Selesai 5 Februari

Fajar menuturkan, para pedagang lama Pasar Kanjengan nantinya akan menempati kios dan los di lantai I dan II.

Sementara lantai III dan IV, akan dilanjutkan pembangunannya pada 2019 mendatang dengan anggaran dari Kementerian Perdagangan.

Kondisi tersebut sebagaimana arahan dari Kementerian yang mengharuskan agar bangunan pasar sudah berfungsi terlebih dahulu.

Sehingga, Kementerian bisa menganggarkan kembali guna melanjutkan pembangunan tahap II.

"Saat pembangunan tahap II nanti, pasar sudah berfungsi. Di lantai I dan II sudah ditempati pedagang. Tapi tidak berbahaya karena tahap II nanti hanya penyelesaian pembangunan kios dan los," jelasnya.

Terkait penggantian dana pribadi kontraktor senilai Rp 17,6 mikiar, Fajar akan menganggarkannya di APBD Perubahan. Hanya saja, apakah anggaran tersebut disetujui atau tidak, menjadi kewenangan dari DPRD Kota Semarang.

Pasalnya, anggaran yang diajukan ke DPRD untuk penggantian pekerjaan PT SCS. Sementara fisik pembangunan sudah selesai. Sementara proyek dengan anggaran Rp 17,6 miliar, harus dilakukan lelang melalui unit layanan pengadaan (ULP).

"Mekanisme seperti itu diperbolehkan sebenarnya, karena diatur dalam UU 45 tahun 2005 tentang pengadaan barang dan jasa. Tinggal bagaimana keberanian dari DPRD mengesahkan anggaran itu," terangnya.

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved