Breaking News:

Sekarang Buka Usaha di Kota Semarang Tidak Perlu Ngurus Izin Gangguan Lagi

Pencabutan izin HO tersebut sebagai implementasi dari penyederhanaan perizinan sebagaimana instruksi pemerintah pusat

Penulis: m zaenal arifin | Editor: muslimah
TRIBUN JATENG/M RADLIS
Kawasan Industri Candi, Kota Semarang 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah resmi mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 tahun 2011 tentang izin gangguan atau hinderordonnantie (HO).

Pencabutan izin HO tersebut sebagai implementasi dari penyederhanaan perizinan sebagaimana instruksi pemerintah pusat.

Pencabutan Perda Izin HO dilakukan usai disahkannya Perda Nomor 1 Tahun 2018 yang disahkan DPRD Kota Semarang beberapa waktu lalu. Saat ini, Perda yang mengatur pencabutan atau penghapusan izin HO dalam tahap permohonan pertimbangan ke Gubernur Jawa Tengah jika ada revisi.

"Pencabutan Perda HO baru akan berlaku Februari. Saat ini dimintakan pertimbangan ke Gubernur dan Mendagri jika ada yang perlu direvisi," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki, Jumat (26/1/2018).

Dengan dicabutnya Perda tersebut maka pengusaha yang akan mendirikan usaha di Kota Semarang sudah tidak perlu lagi mengurus izin HO dengan meminta tandatangan persetujuan dari warga sekitar lokasi usaha. Pengusaha hanya cukup mengurus izin pokok saja di antaranya UKL, UPL, izin lingkungan dan izin usaha.

"Dengan tidak tidak adanya izin HO, maka semakin memudahkan pengusaha. Dengan demikian, diharapkan investasi di Kota Semarang semakin meningkat sehingga perekonomian dan kesejahteraan warga juga meningkat," harapnya.

Dari data yang ada, investasi di Kota Semarang pada 2016 mencapai Rp 10,5 triliun. Perolehan tersebut meningkat pada 2017 lalu menjadi Rp 20 triliun dari target Rp 15 triliun.

"Dengan hilangnya izin HO, kami optimis investasi akan semakin meningkat. Kami prediksi meningkat sampai 50 persen dari target 2018 ini Rp 17,5 triliun," jelasnya.

Kabid Perizinan 3 DPMPTSP Kota Semarang, Wing Wiyarso menambahkan, dengan pencabutan Perda izin HO pasti akan memberikan pengaruh ke iklim investasi di Kota Lunpia. Pasalnya, berbicara mengenai pelayanan izin tentu pengusaha berharap mendapat pelayanan yang cepat, mudah dan akurat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved