Perempuan dan Pusaran Politik Pilkada

Keterlibatan perempuan dalam kancah politik, utamanya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda)

Bram Tribun Jateng

TRIBUNJATENG.COM - Keterlibatan perempuan dalam kancah politik, utamanya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) menjadi discourse yang sangat menarik akhir-akhir ini.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dari 171 daerah dan 1145 calon Kepala Daerah, tercatat hanya 101 orang calon Kepala Daerah perempuan, sedangkan calon Kepala Daerah laki-laki berjumlah 1045 orang.

Dari jumlah tersebut, bahkan untuk memenuhi terget kuota 30% (persen) pun belum tercapai. Fenomena politik ini menandakan bahwa keterlibatan perempuan di ranah politik publik masih belum sebanding dengan apa yang diinginkan.

Dengan diaturnya kuota 30% (persen) bagi perempuan diharapkan menjadi pintu masuk untuk terlibat lebih jauh baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun, disisi yang lain, masih ada juga masyarakat yang meragukan kemampuan dan konsistensi perempuan dalam melaksanakan tugas-tugas nya di ranah politik.

Keraguan ini muncul karena selama ini masyarakat melihat perempuan-perempuan yang terjun ke gelanggang politik belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi upaya perbaikan politik dan advokasi kepentingan rakyat. Stigma ini tentunya sangat disayangkan, namun juga tidak bisa disalahkan, karena tradisi dan budaya politik bangsa ini disadari atau tidak masih patriarkhis dan oligarkhis, meski upaya demokratisasi atas kesetaraan gender dalam ruang politik terus dilakukan.

Kesetaraan Politik

Menarik sebenarnya jika kita mengingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Soekarno bahwa laki-laki dan perempuan layaknya dua sayap burung, jika kedua sayap itu kuat maka seekor burung akan mampu terbang tinggi dan sebaliknya jika ada salah satu yang lemah maka burung tersebut tidak akan mampu terbang tinggi.

Analog ini bisa dikatakan sangat relevan untuk melihat bagaimana seharusnya perempuan berada dalam wilayah politik praksis. Memang tidak bisa dipungkiri, saat ini laki-laki masih mendominasi ruang-ruang politik dan keterwakilan perempuan masih terlalu kecil dibandingkan laki-laki. Pertanyaannya kemudian, apakah perempuan memang tidak lebih layak (pantas) ? ataukah sistem kaderisasi partai politik yang masih saja bias gender dan cenderung patriarkhis ?.

Secara umum tentunya sangat naif jika masih saja berpandangan bahwa perempuan tidak lebih layak duduk sebagai wakil rakyat dan berkecimpung dalam politik praksis, justru penulis melihat pertanyaan nomor dua sebagai akar permasalahan yang perlu dilihat lebih serius.

Paska reformasi tahun 1998, bisa dikatakan negara ini sedang mengalami ke-galau-an demokrasi, hal ini ditandai dengan tidak semakin jelasnya arah dan tujuan demokrasi. Efek inipun berimbas pada konteks sistem perpolitikan negara, termasuk salah satunya kesetaraan dan kesempatan perempuan dalam mengakses politik praksis. Dinamika dan problematika keterwakilan perempuan dalam politik secara realitas masih terbentur oleh budaya patron klien.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved