Erwan Akui Pemberian Uang kepada Anggota Dewan Adalah Perintah Zumi Zola

TRIBUNJATENG.COM - Sebelumnya, Erwan Malik selaku Plt Sekda Jambi yang telah ditahan KPK memberikan pengakuan kepada penyidik tentang adanya peran dan keterlibatan Zumi Zola selaku atasannya.

Bahkan, ia meyakini Zumi Zola tak lama lagi akan menyusulnya sebagai tersangka.

Erwan melalui kuasa hukumnya, Lifa Malahanum Ibrahim, juga menjelaskan, kliennya telah memberikan keterangan kepada penyidik KPK tentang adanya perintah dari Zumi Zola untuk menyerahkan sejumlah uang kepada anggota DPRD Jambi agar bisa memuluskan pengesahan RAPBD Pemprov Jambi TA 2018.

Menurutnya, pemberian uang ke sejumlah anggota DPRD Pemprov Jambi untuk menggolkan RAPBD 2018 bukan inisiatif dari Erwan Malik, melainkan atas perintah atasannya.

Bahkan, Erwan Malik sampai beberapa kali menghadap pimpinan DPRD dan Zumi Zola untuk membahas pemulusan "ketok palu" RAPBD 2018.

Baca: Deretan Wanita Cantik Korban Cinta Zumi Zola, Nomor 3 Sampai Dilaporkan ke Polisi

"Kalimatnya tidak demikian, melainkan lebih pada perintah yang tersirat dan tersurat, enggak ada kalimat uang ketok palu, itu permintaan itu," ungkapnya.

Pihak KPK telah meminta keterangan Zumi Zola untuk penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan tiga anak buahnya itu dan juga untuk penyelidikan baru kasus ini.

Baca: Fifi Lety: Ahok dan Sang Anak Sempat Temui Teman Baik Veronica untuk Hal Ini

Ia mengaku tidak tahu-menahu soal "uang ketok" sebesar Rp 6 miliar untuk RAPBD 2018. "Saya sudah menyampaikan kepada yang penyerahan apa itu, dana uang itu, saya tidak tahu-menahu," kata Zumi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, pada 5 Januari 2018.

Menurutnya, justru perintah darinya kepada Erwan, Arfan, dan Saifudin adalah agar menjalankan tugas terkait pengesahan R-APBD tersebut sesuai prosedur. Ia menyangkal memerintahkan untuk memberikan uang pelicin kepada anggota DPRD Jambi.

Sementara itu,  Zumi Zola, dicekal. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal Zola atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabag Humas dan TU Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Agung Sampurno mengatakan, berdasarkan surat pencegahan yang dilayangkan KPK kepada Ditjen Imigrasi, Zumi Zola berstatus sebagai tersangka. "Di situ (di surat pencegahan) tertulis (Zumi Zola) tersangka," ujar Agung, Kamis (1/2).

Agung mengungkapkan, surat tersebut telah diterima Ditjen Imigrasi Kemenkumham dari KPK pada 25 Januari 2018. Zumi Zola sendiri telah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Baca: DETIK-DETIK Penangkapan Tiga Penjual Sepatu Yang Diduga Terkait Jaringan Teroris Filipina

"Tanggal 25 Januari 2018 Ditjenim telah menerima Surat Keputusan KPK tentang pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama Zumi Zola Zulkifli," ungkap Agung.

Sementara itu meski belum mau mengumumkan secara resmi, KPK tidak membantah bila pihaknya telah menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka suap pengesahan rancangan APBD (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, meminta awak media untuk bersabar mengenai penetapan tersangka Zumi Zola. Saat ini menurut Saut, pihaknya masih mengembangkan perkara yang menyeret Zumi.

"Sabar ya, kita masih kembangkan lagi (penyelidikan kasus suap RAPBD Jambi--Red)," ujar Saut.

Baca: Jadwal Film Yang Tayang Di Bioskop Semarang, Jumat (2/02/2018)

Tim penyidik KPK masih berada di Jambi untuk melakukan serangkaian penggeledahan. Sejak Rabu (31/1) lalu, tim KPK menggeledah rumah dinas Zumi dan sejumlah lokasi lain. KPK saat ini masih mempelajari kegiatan yang dilakukan tim di lapangan.

"Ya nanti kita akan lihat perkembangan hasil hari ini seperti apa," jelas Saut.

Dia mengungkapkan, ada perkembangan signifikan dalam kasus ini. Penyidik masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut.

"Tapi ada perkembangan lah ya kasusnya," tambah Saut.

Tiga brankas

Tim KPK yang menggeledah vila milik keluarga Zumi Zola, di Bukit Ibul, Kelurahan Rano, Kecamatan Muarasabak Barat, Tanjung Jabung Timur, Jambi, dikabarkan menemukan tiga brankas uang. Tiga brankas yang ditemukan dalam penggeledahan, Rabu lalu, itu dibuka paksa. Diduga banyak uang yang ditemukan tim KPK dalam peti besi tersebut.

Informasi yang didapat, tim KPK yang di‑back-up anggota Polres Tanjabtim minta dicarikan pinjaman tiga mesin penghitung uang. Mesin itu akhirnya didapat dari beberapa bank.

Baca: Benarkah Teman Dekat Veronica Tan Dikenal sebagai Sosok Pemarah?

Sejumlah anggota Polres Tanjabtim membantu petugas KPK menurunkan tiga mesin penghitung uang tersebut. Dua mesin dipinjam dari bank swasta, sedangkan satu mesin dari Bank Jambi Muara Sabak.

"Kami menghargai profesi teman‑teman, tolong juga hargai tugas kami, nanti selesai dijamin ada informasi," ucap Alex, penyidik KPK kepada wartawan saat ditanya terkait penggeledahan.

Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Marinus Marantika Sitepu, mengaku tidak tahu jumlah pasti penyidik KPK yang melakukan penggeledahan. Sementara lima orang personel Pores Tanjabtim ditugaskan untuk mendampingi penyidik KPK melakukan penggeledahan.

"Anggota kami ikut mendampingi lima orang, dari shabara dan provost," kata Kapolres singkat. (Tribun Network/fah/zal/wly)

(Tribun Network/fah/coz)