Kartini Gelapkan Dana Rp 700 Juta, Kejari Batang Tahan Anggota Tim Verifikasi PNPM

Penggelapan uang tersebut sudah dilakukan Kartini sejak Desember 2016 lalu. Kasus tersebut berhasil diungkap oleh Kejaksaan Negeri (Kajari)

Kartini Gelapkan Dana Rp 700 Juta, Kejari Batang Tahan Anggota Tim Verifikasi PNPM
tribunjateng/raka f pujangga
Kejari Batang 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Dengan dalih mencairkan dana proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan, seorang wanita bernama Kartini (49), warga Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, menggelapkan uang Rp 700 juta yang harusnya untuk masyarakat.

Penggelapan uang tersebut sudah dilakukan Kartini sejak Desember 2016 lalu. Kasus tersebut berhasil diungkap oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Batang, Jumat (2/2).

Diterangkan Kasi Intel Kajari Batang Arfan Halim, Kartini merupakan anggota tim verifikasi dan telah menyelewengkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd).

"Awalnya Kajari Batang mendapatkan laporan dari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pecalungan, pada rentang Januari - September 2016 ada dana PNPM-MPd tidak sesuai," terangnya.

Arfan menambahkan, atas laporan tersebut Tim UPK Pecalungan, melakukan perhitungan ulang, dan ditemukan kejanggalan yaitu selisih total pencairan pada 2016 sebesar Rp 1,6 miliar lebih.

"Berbeda dengan pencairan di lapangan sebesar Rp 585 juta sehingga terdapat selisih sekitar Rp 1 miliar. Berdasarkan temuan tersebut, Ketua UPK Erni Zubaedah melaporkan ke Kajari Batang awal 2017," tambahnya.

Stelah adanya musyawarah ditingkat UPK, akhirnya Kartini diberhentikan dari jabatannya sebagai tim verifikasi, dan semakin terkuaklah modusnya dalam mengelapkan dana.

"Dari 10 Desa di Kecamatan Pecalungan Kartini hanya fokus di Desa Gumawang saja. Di Desa tersebut terdapat 22 kelompok SPP, ia berdalih menjadi koordinator SPP padahal tidak ada istilah koordinator dalam program tersebut. Sedangkan Ke 22 kelompok tidak tahu menahu pengajuan nominal uang yang tercantum di proposal. Yang jelas mereka hanya menerima dan mengansur saja," paparnya.

Kasi Intel Kajari Batang tersebut menuturkan, Kartini menyalurkan dana tersebut ke orang-orang yang tidak ada dalam proposal. Setelah diselidiki berdasarkan catatan beberapa orang tersebut mengaku menerima uang simpan pinjam saja dan mengansur ke Kartini.

"Setelah dilakukan perhitungan Potensi negara oleh Inspektorat Kabupaten Batang untuk per tanggal 31 Oktober 2017 diketahui ternyata terdapat kerugian negara sebesar Rp 686 juta," katanya.

Diketahui Kartini merupakan mantan pedagang yang telah menjadi tim verifikasi sejak tahun 2010-2016, dan kini ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Kelas 2 Batang.

"Ancaman hukuman pasal 2 dan pasal 3 UU pemberantasan pidana korupsi No 3199 tahun 2000/2001 hukuman 3 tahun dengan denda maksimal 800 juta," jelas Arfan.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima bantuan. Hendaknya masyarakat lebih jeli dan jangan gampang percaya.

"khusus untuk dana SPP dari PNPM jika masyarakat menemukan sesuatu yang mencurigakan maka laporkan ke UPK setempat, karena disana data terkumpul sehingga kalau ada kecurangan seperti yang dilakukan Kartini bisa langsung ditindak," tandasnya.

Tribun Jateng tak berhasil mewawancarai Kartini karena tersangka langsung dibawa ke Rutan. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved