Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Solo Gelar Sosialisasi soal Pajak

Ia juga menjelaskan bila wajib pajak harus menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan untuk 2 Tahun Pajak terakhir

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Solo Gelar Sosialisasi soal Pajak
Tribunjateng.com/Akbar Hari Mukti
Wawali Solo Achmad Purnomo dan Kepala DPMPTSP Solo, Toto Amanto saat memaparkan materi sosialisasi KSWP di Balai Tawangarum, Balai Kota Solo, Selasa (6/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akbar Hari Mukti

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Solo gelar sosialisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di Balai Tawangarum, Balai Kota Solo, Selasa (6/2/2018).

Adapun KSWP ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh status Wajib Pajak (WP).

Kepala DPMPTSP Solo, Toto Amanto memaparkan sosialisasi ini bertujuan mendorong kepatuhan para WP serta memberi pembentukan basis data yang diikuti para pengguna layanan publik, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat.

"Sebelumnya DPMPTSP telah menjalin kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Yakni dengan penandatangan perjanjian kerja sama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Perijinan," kata dia.

Menurutnya KSWP ialah tindak lanjut Instruksi Presiden No 7 tahun 2015, Instruksi Presiden No 10 tahun 2016, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 tahun 2016.

Ia pun memaparkan bila beberapa ketentuan agar mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak, salah satunya adalah Nama Wajib Pajak dan NPWP harus sesuai dengan data sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Ia juga menjelaskan bila wajib pajak harus menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan untuk 2 Tahun Pajak terakhir.

"Tujuannya adalah agar pengguna layanan publik bisa mempersiapkan kelengkapan berkas permohonan. Sehingga tidak mengalami hambatan dalam mendapatkan layanan perijinan dari DPMPTSP," ujarnya.

Ia menjelaskan Wajib Pajak yang telah memperoleh keterangan status wajib pajak dapat melanjutkan proses permohonan layanan publik tertentu.

Sedangkan menurutnya WP yang keterangan status wajib pajaknya tidak valid dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu dan memperoleh keterangan status wajib pajak di KPP.

Wawali Solo, Achmad Purnomo menambahkan Pemkot Solo bakal terus membenahi segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan daerah, termasuk program KSWP.

Menurutnya pengelolaan pajak harus transparan, efektif serta efisien supaya masyarakat terdorong membayar pajak dengan baik dan tertib.

"Bila pengelolaan pajak transparan, masyarakat akan taat membayar pajak. Kita akan terus benahi pelayanan pajak kita," katanya. (*)

Tags
Pajak
Solo
Penulis: akbar hari mukti
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved