Apa Kabar Kekosongan 476 Formasi Perangkat Desa di Demak?

Singgih juga meminta, agar para kepala desa melaksanakan proses pengisian perangkat desa tersebut, dengan sebaik-baiknya.

Apa Kabar Kekosongan 476 Formasi Perangkat Desa di Demak?
tribunjateng/rival almanaf
Gerbang Kabupaten Demak 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Proses pengisian perangkat desa setelah diundangkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dilakukan kembali di Gedung Bina Praja Kabupaten Demak, Senin (5/2/2018).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama, tentang pengisian perangkat desa pada tanggal 25 Januari 2018, yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Demak.

Dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Singgih Setyono, bahwa saat ini ada 476 formasi perangkat, di 199 desa yang mengalami kekosongan. Oleh karena itu pengisian perangkat desa dapat segera terlaksana.

"Dengan begitu, pelantikan kepala desa pada bulan Maret 2018 besok, sudah dapat terealisasi, semoga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sukses," jelasnya.

Singgih juga meminta, agar para kepala desa melaksanakan proses pengisian perangkat desa tersebut, dengan sebaik-baiknya.

"Lakukan sosialisasi kepada masyarakat dan panitia pengisian perangkat agar dipahami bagaimana, mekanisme proses pengisian perangkat desa," katanya.

Singgih katakan hal itu di acara yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Demak, Jajaran Forkopimda Kabupaten Demak, Pimpinan dan Para anggota DPRD Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Para Asisten Sekda Demak, 60 orang peserta yang terdiri dari Perwakilan OPD, Camat dan Para Perwakilan Ketua Paguyuban Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Di sisi lain, Direktur Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jateng, Rifai Jamus, bahwa hasil dari audiensi di DPRD, kenapa bisa dijadikan sebagai dasar ditetapkan perda mengenai pengisian perangkat desa, dia juga menyebutkan ada 4 poin penting dari hasil audensi yang dilakukannya dengan pihak DPRD Demak yang justru ternyata bisa dijadikan acuan untuk membuat Perda.

Diantaranya, yakni bahwa penetapan raperda tentang perangkat oleh bupati tanpa harmonisasi, lalu penetapan sesuai dengan MOU tanggal 15 Maret 2017.

"Tidak hanya itu, proses pengisian perangkat desa dalam pelaksanaanya diserahkan kepada kades, dan juga proses pengisian selambat lambatnya 2 minggu setelah pendatangannan hasil audiensi. Setelah prakata oleh Sekda Demak, selanjutnya diserahkan beberapa regulasi terkait pengisian perangkat desa yakni, perda, perbup, keputusan bupati yang ditandatangani oleh Sekda," bebernya.

Dia menambahkan, bahwa hal itulah yang kemudian dilakukan oleh eksekutif dan merumuskan beberapa poin dalam perda yang sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur. (*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved