Pensiunan Jenderal Ini Gugat UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi

Gugatan itu diajukan oleh Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) yang mendampingi para pemohon

Pensiunan Jenderal Ini Gugat UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi
TRIBUNNEWS.COM
Ketuk palu hakim.

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 33 yang berisi tentang perekonomian nasional.

Gugatan itu diajukan oleh Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) yang mendampingi para pemohon di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Para pemohon adalah Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri dan AM Putut Prabantoro yang keduanya bertindak selaku Warga Negara Indonesia serta pemerhati ekonomi kerakyatan khususnya dalam memperjuangkan pemerataan kemakmuran.

Selain kedua pemohon, hadir di Gedung Mahkamah Ko dari TAKEN yakni DR. Iur. Liona N. Supriatna, S.H (Kordinator)., M.Hum., Hermawi Taslim, S.H., Daniel T. Masiku, S.H., Sandra Nangoy, S.H., M.H., A. Benny Sabdo Nugroho, S.H., M.H, G. Retas Daeng, S.H, AMC Alvin Widanto Pratomo, S.H. dan Bonifasius Falakhi, S.H. .

Menurut Liona N Supriatna, alasan diajukannya gugatan terhadap UU BUMN karena peraturan tersebut secara jelas dan gamblang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 33.

Sementara pasal-pasal UU BUMN yang dianggap tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 serta menjadi dasar gugatan adalah Pasal 2 ayat 1 (a) dan (b). Selain itu pasal yang menjadi fokus gugatan juga pasal 4 ayat 4.

"Kedua pasal itu menurut pemohon, tidak sesuai dengan pasal 33 UUD NRI 1945. Ketidaksesuaian dengan UUD NRI 1945 itu terjadi ketika dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan yang jauh dari amanat pasal 33 UUD NRI 1945.

Akibat dari penyimpangan itu adalah kemakmuran yang menjadi amanat konstitusi tidak terjadi. Banyak BUMN tidak lagi bertindak sebagai agen pembangunan bahkan tidak memenuhi tujuan pendirian BUMN sebagai tersurat dalam UU BUMN itu sendiri,” ujar Liona Supriatna.

Banyaknya BUMN yang merugi, Presiden Bandung Lawyers Club itu mengilustrasikan, menjadi salah satu bukti bahwa berdasarkan fakta yang ada pengelolaan BUMN tidak sesuai dengan tujuan pendirian yakni mengejar keuntungan, apalagi mencapai kemakmuran sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945.

UU BUMN juga tidak secara tegas keinginannya melaksanakan amanat konstitusi di mana perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama yang berdasarkan pada asas kekeluargaan.

Halaman
12
Penulis: galih pujo asmoro
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved