Media Sosial Tidak Boleh Digunakan untuk Praktik Politik Identitas

Tetapi tidak dibenarkan apabila media sosial digunakan untuk praktik politik identitas atau menyebar kebencian, SARA

Media Sosial Tidak Boleh Digunakan untuk Praktik Politik Identitas
tribunjateng/dina indriani
Kepala Kesbanpol Batang saat menyampaikan materi dalam rapat koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilgub. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Saat ini media sosial menjadi sarana penyebaran informasi yang paling efektif.

Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk kampanye menyampaikan program, visi misi calon kepala daerah, calon gubernur maupun calon presiden.

Tetapi tidak dibenarkan apabila media sosial digunakan untuk praktik politik identitas atau menyebar kebencian, isu SARA dan kampanye hitam. Karena sangat mengancam keutuhan bangsa dan jauh dari nilai-nilai Pancasila.

“Politik Identitas ini dianggap berbahaya karena bisa mengoyak sendi-sendi Bangsa Indonesia, karena jauh dari nilai nilai Pancasila, dan kita harus menyadari," tutur Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata saat Rapat Koordinasi Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub.

Ia juga mengatakan bahwa politik identitas, yang menyebarkan ujaran kebencian dan politisi SARA perlu diredam.

Hal ini guna mencegah terjadinya polarisasi masyarakat yang mengakibatkan ancaman bagi persatuan dan kesatuan Bangsa karena perbedaan pilihan.

“Kita harus meminimalisasi dan mencegah ujaran kebencian, melalui media apapun, media sosial pun di harapkan dalam pemberitaannya harus memiliki etika berita, agar tidak mencederai Pilkada," imbuhnya.

Ketua KPU Kabupaten Batang Adi Pranoto mengatakan, Pemilihan Gubernur Jawa Tengah sudah mulai dalam masa kampanye untuk mensukseskan KPU selalu berkoordinasi mensosialisasikan dengan instansi, Organisasi masyarakat agar partisipasi pemilih dalam gelaran pemilu selalu ada peningkatan.

"Pada tahun lalu pada pilkada Batang tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75%. Namun demikian pada pilgub ini saya berkeinginan untuk meningkatkan partiaipasi masyarakat," tutur Adi Pranoto.

Selanjutnya, untuk peningkatan partisipasi pemilih, sosialisasi, berkoordinasi dan komunikasi terus dilakukan untuk berpartisipasi pada Pilgub Jateng.

Dengan harapan semua masyarakat mendapatkan informasi mengenai pemilihan Gubernur Jawa Tengah baik itu nomor urut pasangan calon, tahap-tahap pemilihan dan hari pemilihan suara.

“Tahapan sosialisasi merupakan tahap yang paling panjang, sampai dengan sebelum hari pemilihan merupakan tahap sosialisasi,” jelas Adhi Pranoto.

Di jelaskan juga bahwa KPU telah melaksanakan coklit daftar pemilih yang sudah berakhir pada tanggal 18 Februari, tetapi apabila ada masyarakat yang belum terdaftar menjadi anggota pemilih dapat melaporan KPU Batang. (*)

Penulis: dina indriani
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved