Menteri Perhubungan Temui Puluhan Kontraktor dan Konsultan di Semarang

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Semarang, menemui puluhan kontraktor dan konsultan

Menteri Perhubungan Temui Puluhan Kontraktor dan Konsultan di Semarang
TRIBUN JATENG/HERMAWAN ENDRA
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Semarang, menemui puluhan kontraktor dan konsultan yang berkumpul di Hotel Pandanaran, Kamis (22/2 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hermawan Endra Wijonarko

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Semarang, menemui puluhan kontraktor dan konsultan yang berkumpul di Hotel Pandanaran, Kamis (22/2).

Dalam kesempatan itu, mantan Dirut Angkasa Pura II ini memberikan pengarahan dan teleconference kepada Balai Teknik Perkeretaapian di lima kota, Semarang, Surabaya, Sumut, dan Palembang.

Pembahasan berkaitan tentang pembangunan infrastruktur di bidang perkeretaapian.

Dihadapan para kontraktor dan konsultan, Budi mengatakan bahwa beberapa hari lalu terjadi beberapa kecelakaan pembangunan yang mengakibatkan korban jiwa.

Merupakan pelajaran mahal karena bisa menghilangkan reputasi perusahaan yang telah dibina lama.

Dirinya sudah menginstruksikan kepada Kepala Balai dan Satker (Satuan Kerja) Kemenhub untuk selektif memilih konsultan dan kontraktor.

Dia menekankan, ada sanksi tegas pada kontraktor ataupun konsultan yang lalai terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan keselamatan kerja (K3).

Di akhir kunjungan kerjanya di Semarang, Budi menyaksikan pembacaan serta penandatangan pakta entegritas perwakilan kontraktor dan konsultan untuk menjalankan pekerjaan sebaik mungkin sesuai SOP.

Usai menghadiri acara yang digagas oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah, kepada awak media Budi meminta semua pihak konsisten dan berkomitmen.

Artinya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka pasal-pasal berkaitan law enforcement akan ditegakkan.

"Konsultan tidak berarti asal tanda tangan saja. Tapi harus menjalankan fungsi pengawasan. Karena konsultan adalah perwakilan dari owner untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan. Oleh karenanya kalau kami tidak tegas bisa menjadi boomerang," imbuhnya.

Untuk menilai itu, ada banyak parameternya, mulai dari waktu, kualitas, juga parameter yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja.

Berkaitan dengan moratorium pembangunan yang kini tengah dilakukan, Ia menjelaskan akan segera dikaji.

"Penghentian tergantung masing-masing proyek. Karena kami akan menunjuk konsultan, dan masing-masing proyek melaporkan SOP yang sudah ada. Apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai dan mereka berkomitmen untuk menjalankan maka pekerjaan bisa dijalankan lagi," ujarnya.(*)

Penulis: hermawan Endra
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved