Breaking News:

Pati Bumi Mina Tani

Bupati Pati Haryanto: Program Kegiatan Harus Sesuai Kebutuhan

Bupati Pati Haryanto, kembali menekankan pentingnya keberadaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang akurat dan memenuhi aspek skala prioritas

Editor: m nur huda
HUMAS PEMKAB PATI
Bupati Pati Haryanto, saat memberi pengarahan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, di Ruang Rapat Penjawi, Lantai II Gedung Baru Setda Kabupaten Pati, Selasa (27/2/2018). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Haryanto, kembali menekankan pentingnya keberadaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akurat dan memenuhi aspek skala prioritas.

"RKPD atau Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Strategis (Renstra), karenanya harus nyambung dan se-berkesinambungan mungkin", kata Haryanto dalam keterangan persnya pada Tribunjateng.com.

Hal itu disampaikannya saat memberi pengarahan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, di Ruang Rapat Penjawi, Lantai II Gedung Baru Setda Kabupaten Pati, Selasa (27/2/2018).

Dikarenakan RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, maka lanjut Haryanto, keberhasilan kinerja bupati/wakil bupati dapat diukur dengan tingkat capaian pelaksanaan RPJMD yang dijabarkan setiap tahunnya dalam RKPD.

"Dengan demikian, program kegiatan yang dituangkan dalam RKPD atau Renja harus benar-benar sesuai kebutuhan dan memang prioritas, tidak boleh asal-asalan apalagi sak elinge tok (seingatnya saja -red)", tegur Bupati.

Dan yang tak kalah penting, lanjut Haryanto, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan hanya membuat program kegiatan karena meneruskan kebiasan-kebiasaan yang sebelumnya tanpa adanya perkiraaan yang matang.

"Tidak boleh itu", tegas Bupati.

Lebih lanjut, suami dari Musus Indarnani ini mengatakan bahwa RKPD merupakan rencana tahunan Pemerintah Kabupaten Pati yang nantinya dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Adapun OPD berkewajiban menyusun Renja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari RKPD", pungkasnya.(*) 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved