Bapenda Kota Semarang Naikan 100 Persen Uang Jasa Penarikan SPPT PBB Bagi RT dan RW

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menaikan uang jasa atau fee bagi ketua RT dan RW dalam melakukan pembagian dan penarikan

Bapenda Kota Semarang Naikan 100 Persen Uang Jasa Penarikan SPPT PBB Bagi RT dan RW
m zainal arifin
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, secara simbolis menyerahkan SPPT PBB kepada Camat di Balai Kota Semarang, Kamis (8/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menaikan uang jasa atau fee bagi ketua RT dan RW dalam melakukan pembagian dan penarikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2018 ini.

Upaya tersebut dilakukan untuk memacu kinerja para ketua RT dan RW di Kota Semarang sebagai ujung tombak penarikan PBB. Terlebih, adanya penghapusan PBB bagi wajib pajak yang nilai jual obyek pajaknya di bawah Rp 130 juta.

"Kami naikan 100 persen uang jasa RT dan RW. Untuk RT dari Rp 1.200 menjadi Rp 2.400 per lembar SPPT dan untuk RW dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000 per lembar SPPT," kata Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana, usai penyampaian secara simbolis SPPT dan DHKP PBB tahun 2018 yang baru kepada Camat dan Lurah se-Kota Semarang di Balaikota, Kamis (8/3/2018).

Yudi menuturkan, untuk kebutuhan fee RT dan RW dalam melakukan penarikan 516.000 lembar SPPT se-Kota Semarang tersebut, pihaknya membutuhkan anggaran Rp 2,6 miliar. Rencananya, anggaran tersebut baru akan diajukan pada APBD Perubahan mendatang.

"Itu untuk apresiasi dan memacu mereka agar penerimaan PBB ini mencapai target yaitu Rp 376 miliar yang naik dari 2017 lalu Rp 346 miliar. Karena wajib pajak yang NJOP-nya di bawah Rp 130 juta kan dihapus atau digratiskan," ucapnya.

Adanya penghapusan PBB bagi NJOP di bawah Rp 130 juta, kata Yudi, jelas berpengaruh pada penerimaan pajak secara keseluruhan. Karena dari pendataannya, jumlah obyek pajak dengan NJOP tersebut mencapai 148.777 obyek atau 28,82 persen dari total PBB di Kota Semarang.

Meski demikian, Yudi tetap optimistis penerimaan PBB akan mencapai target. Pasalnya, adanya penghapusan PBB juga diimbangi kenaikan tarif PBB sebesar 349.148 obyek pajak atau 67,64 persen (tarif naik 30 persen) dan 2,38 persen tarif obyek pajak naik lebih dari 30 persen.

"Ada juga yang tarif PBB obyek pajak itu tetap. Yaitu obyek pajak yang berada di daerah rob, terkena sutet, daerah miring atau beresiko bencana," tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan, penerimaan PBB merupakan unsur pembiayaan pembangunan di Kota Semarang. Maka kerja Ketua RT dan RW harus lebih baik agar penerimaan pajak bisa optimal.

Terkait kenaikan dan penurunan tarif PBB, Hendi, sapaannya, menyampaikan hal itu diperoleh dari pertimbangan yang panjang. Di antaranya terkait inflasi di Kota Semarang yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan harga sejumlah komoditas juga ikut naik.

"Ini bukan inkonsistensi, tapi karena kami mendengar jeritan masyarakat dan untuk menjaga kondusivitas. Kami menyadari persoalan tarif ini sangat sensitif. Di mana-mana masih ada jalan yang rusak, masih ada lurah yang pungli. Kalau pelayanan belum sempurna, kemudian kita gas, pasti masyarakat bengok," terangnya.

Hendi mencontohkan, ada empat negara yang pernah mengalami keruntuhan karena menaikan tarif pajak tidak tepat waktunya. Yaitu Tiongkok, Romawi, Perancis dan Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia.

"Kami melihat harga terus naik sehingga pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat. Kebijakan kalau tidak melihat kondisi masyarakat maka ditolak," paparnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved