Liputan Khusus

Kenapa Jabatan Perangkat Desa Semakin Menggoda?

Kenapa Jabatan Perangkat Desa Semakin Menggoda? News Analysis oleh Cahyo Seftyono, Pakar Politik Kebijakan Publik Unnes

Kenapa Jabatan Perangkat Desa Semakin Menggoda?
tribunjateng/ist
News Analysis oleh Cahyo Seftyono, Pakar Politik Kebijakan Publik Unnes 

News Analysis oleh Cahyo Seftyono, Pakar Politik Kebijakan Publik Unnes

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Politik lokal Indonesia saat ini mengarah pada pembangunan dari pinggir, yaitu pembangunan yang oleh presiden dan beberapa tokoh diisyaratkan dengan membangun melalui desa/kelurahan.

Indikasi yang tampak adalah baru kali ini desa/kelurahan diatur dua kementerian sekaligus, di mana berarti akan ada dua alokasi anggaran.

Khusus untuk desa, anggaran ini menjadi semakin besar. Bahkan melebihi kelurahan yang dulu prestise-nya lebih baik dibandingkan dengan desa.

Saya kira ini yang kemudian menyebabkan banyak orang ingin terlibat dalam pembangunan desa, termasuk menjadi kadus, aparat desa, dan lain-lain.

Hal ini kemudian menjadi rawan penyalahgunaan wewenang, karena nama-nama itu nanti kalau jadi kan akan dapat keuntungan.

Dengan anggaran yang ditargetkan sampai Rp 1 miliar, ini menjadi sasaran baru bagi orang-orang yang dulunya berburu PNS.

Mereka bisa dapat kerjaan dengan gaji yang rutin layaknya PNS, karena ada aturan pemerintah tentang penganggaran itu, sekaligus prestise di area lokal mereka terlibat dalam pembangunan.

Solusinya sekali lagi ada pada penguatan hubungan pemerintah lokal dan masyarakat. Adanya kecurangan dan pungli itu sering kali muncul karena kurangnya rasa percaya publik pada pemerintah maupun antar-anggota masyarakat.

Nah ini yang mesti diperbaiki secara perlahan, karena ini yang ke depan akan menjamin sebuah sistem lebih transparan. Solusi jangka pendek dengan memperkuat sistem pemerintahan dan seleksi yang lebih baik.

Artinya, publik diberikan sebuah mekanisme yang memungkinkan transparasi terjadi, yaitu proses yang bisa dijalani dengan baik dan adil bagi semua anggota masyarakat.
Kecenderungan sekarang proses perumusan kebijakan, termasuk pengambilan keputusan siapa akan menempati apa, berbasis penunjukan dari pemerintah untuk dijalankan publik, bukan partisipatif.

Otoritas sepenuhnya ada di tangan mereka. Inilah yang rawan penyelewengan. Sehingga, proses-proses pengambilan keputusan penting perlu melibatkan publik.

Bisa dengan mengikutsertakan fasilitator kampus, NGO yang sudah berpengalaman, maupun melibatkan masyarakat setempat untuk ikut serta dalam mengawal proses pemilihan kadus dan aparatur desa.

Ini sedikit berbeda dengan kelurahan yang PNS, karena aturannya dari atas membutuhkan apa, mereka merancang kuota, dan mereka menyiapkan sistem rekrutmen.
Bedanya adalah untuk kadus dan aparat desa, kuota dari desa yang mengusulkan, proses mereka yang mendesain, dan yang berpartisipasi warga mereka sendiri.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat jangan sampai hanya sebagai peserta, melainkan juga sebagai pengawal proses yang transparan dan adil. (tribunjateng/cetak/lipsus)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved