Liputan Khusus

Sri Puryono Geram Dengar Ada Dugaan Pungli Perekrutan Perangkat Desa

Apapun alasannya, namanya pungli tidak dibenarkan. Sudah ada larangan. Ia mengaku geram ketika mendengar informasi

Sri Puryono Geram Dengar Ada Dugaan Pungli Perekrutan Perangkat Desa
tribunjateng/dok
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono Pemprov Jateng menyesalkan adanya tindakan pungutan liar (pungli) terhadap proses seleksi calon perangkat desa di sejumlah daerah di Jateng. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemprov Jateng menyesalkan adanya tindakan pungutan liar (pungli) terhadap proses seleksi calon perangkat desa di sejumlah daerah di Jateng.

“Apapun alasannya, namanya pungli tidak dibenarkan. Sudah ada perintah Presiden di Perpres 87 kalau tidak salah, sudah ada. Sudah ada larangan,” tegas Sekda Jateng, Sri Puryono, kepada Tribun Jateng, Minggu (11/3).

Ia mengaku geram ketika mendengar informasi adanya tindakan itu. Pemprov, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermasdesdukcapil), memang memiliki kewenangan membina struktur pemerintahan di bawahnya.

“Kalau memang itu valid dan benar adanya, silakan laporkan ke kami, dan kami akan lakukan penertiban,” katanya.

Menurut dia, regulasi terkait dengan rekrutmen perangkat desa sudah jelas. Sudah ada pengaturan mengenai mekanisme dan teknis proses rekrutmen aparatur pemerintah di level itu.

“Yaitu harus transparan, harus terbuka, dan akuntabel, tidak boleh itu dimainkan, baik dimainkan persyaratannya, tingkat kelulusannya, itu tidak boleh,” jelas Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) itu.

Maka, Puryono menyatakan, jika nantinya isu mengenai rekrutmen perangkat desa terbukti benar-benar ada pungli, harus ada penindakan yang tegas. “Kalau itu sampai terbukti, ya tentunya kena sanksi, yang ngasih maupun yang menerima,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jateng selama ini sudah berupaya keras mengikis tindakan pungli oleh aparatur pemerintah, utamanya dalam hal pelayanan ke masyarakat. Jika pada proses rekrutmen ini ada pungli, Puryono mengaku tak perlu ada kompromi pemberian sanksi.

Koordinator Komite Penyelidikan Pemberantan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Syukron Salam menyatakan, pungli terhadap para calon peserta seleksi perangkat desa yang terjadi di wilayah Jateng menandakan mental korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah mengakar hingga level pemerintahan terendah, yang ada di desa.

"Maraknya pungli terhadap calon peserta seleksi perangkat desa merupakan fenomena yang sangat menghawatirkan terhadap tata keloloa keuangan desa di masa mendatang. Ini awal bencana pengelolaan dana desa," tandasnya.

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved