Liputan Khusus

Sri Puryono Geram Dengar Ada Dugaan Pungli Perekrutan Perangkat Desa

Apapun alasannya, namanya pungli tidak dibenarkan. Sudah ada larangan. Ia mengaku geram ketika mendengar informasi

Sri Puryono Geram Dengar Ada Dugaan Pungli Perekrutan Perangkat Desa
tribunjateng/dok
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono Pemprov Jateng menyesalkan adanya tindakan pungutan liar (pungli) terhadap proses seleksi calon perangkat desa di sejumlah daerah di Jateng. 

Menurut dia, maraknya pungli terhadap proses seleksi ini tak bisa dilepaskan dari besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke masing-masing desa di Indonesia. Sehingga, pamor desa saat ini menjadi lebih 'baik' dalam soal pendanaan dibandingkan dengan kelurahan.

"Sekarang, dengan besarnya dana desa yang diterima, ada anggapan bahwa menjadi perangkat desa merupakan 'lahan basah', banyak uang yang bisa didapat dari sana (menjadi perangkat desa-Red)," ucapnya.

Syukron menyatakan, marak dan ‎masifnya praktik pungli terhadap proses seleksi perangkat desa sekaligus mengindikasikan sudah adanya praktik penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa. Praktik demikian hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

‎"Kalau perangkat desanya sudah bermental korup seperti ini, tujuan digulirkannya dana desa hanya menguntungkan perangkat desa, dan bahkan dapat memicu konflik di masyarakat," jelasnya.

‎Terlebih di beberapa daerah, dia menambahkan, pungli terhadap peserta seleksi calon perangkat desa bisa mencapai ratusan juta. Tidak mungkin muncul ide memungut uang kepada calon perangkat desa yang besarannya hingga ratusan juta kalau mereka, para pelaku pungli ini, tidak melihat prospek menguntungkan dengan menjadi perangkat desa‎.
‎"Sudah pasti ada anggapan menjadi perangkat desa nantinya akan mendapatkan 'keuntungan' yang jauh lebih besar dari modal awal yang disetorkan," tuturnya.

Ketua Divisi Korupsi Politik KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto mengungkapkan, ‎praktik pungli terhadap proses seleksi perangkat desa ini merupaan praktik celaka. Menurut dia, pungli terhadap calon perangkat desa hanya akan melahirkan perilaku koruptif perangkat desa.
"Pada akhirnya, seleksi perangkat desa hanya akan melahirkan koruptor di tingkat desa. Mengikuti tren banyaknya kepala daerah yang terkena OTT KPK, tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada tren OTT perangkat desa oleh KPK," tandasnya.

Ronny berujar, praktik pungli terhadap perangkat desa hanya memperlihatkan puncak gunung es. Menurut dia, ada sesuatu yang lebih besar lagi dari fenomena pungli terhadap calon perangkat desa.

"Oleh karena itu, BPK harus segera turun ke desa-desa yang melakukan praktik pungutan liar ini. BPK harus segera melakukan audit investigatif telah adanya praktik-praktik korupsi dana desa," tukasnya. (tribunjateng/cetak/lipsus)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved