Liputan Khusus

Syukron: Ini Awal Bencana Pengelolaan Dana Desa

"Maraknya pungli terhadap calon peserta seleksi perangkat desa merupakan fenomena yang sangat menghawatirkan terhadap tata kelola

Syukron: Ini Awal Bencana Pengelolaan Dana Desa
tribunjateng/dok
ILUSTRASI UANG RUPIAH 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Terjadinya sejumlah kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses seleksi perangkat desa di sejumlah daerah di Jateng mendapat tanggapan Koordinator Komite Penyelidikan Pemberantan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Syukron Salam.

Menurut dia, pungli terhadap para calon peserta seleksi perangkat desa yang terjadi itu menandakan mental korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah mengakar hingga level pemerintahan terendah, yang ada di desa.

Seperti diketahui, terdapat laporan dugaan pungli yang masuk melalui akun Gubernur Jateng non-aktif, Ganjar Pranowo, dalam proses seleksi pemilihan kepala dusun (pilkadus) di Purworejo. Selain itu juga tercatat dugaan pungli seleksi perangkat desa, mulai modin hingga sekdes di Demak.

"Maraknya pungli terhadap calon peserta seleksi perangkat desa merupakan fenomena yang sangat menghawatirkan terhadap tata kelola keuangan desa di masa mendatang. Ini awal bencana pengelolaan dana desa," tandasnya.

Menurut dia, maraknya pungli terhadap proses seleksi ini tak bisa dilepaskan dari besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke masing-masing desa di Indonesia. Sehingga, pamor desa saat ini menjadi lebih 'baik' dalam soal pendanaan dibandingkan dengan kelurahan.

"Sekarang, dengan besarnya dana desa yang diterima, ada anggapan bahwa menjadi perangkat desa merupakan 'lahan basah', banyak uang yang bisa didapat dari sana (menjadi perangkat desa-Red)," ucapnya.

Syukron menuturkan, marak dan ‎masifnya praktik pungli terhadap proses seleksi perangkat desa sekaligus mengindikasikan sudah adanya praktik penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa.

Praktik demikian, dia menambahkan, hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
‎"Kalau perangkat desanya sudah bermental korup seperti ini, tujuan digulirkannya dana desa hanya menguntungkan perangkat desa, dan bahkan dapat memicu konflik di masyarakat," jelasnya.

‎Terlebih di beberapa daerah, dia menambahkan, pungli terhadap peserta seleksi calon perangkat desa bisa mencapai ratusan juta.

Prospek menguntungkan

Syukron menduga, tidak mungkin muncul ide memungut uang kepada calon perangkat desa yang besarannya hingga ratusan juta kalau mereka, para pelaku pungli ini, tidak melihat adanya prospek menguntungkan dengan menjadi perangkat desa‎.

‎"Sudah pasti ada anggapan menjadi perangkat desa nantinya akan mendapatkan 'keuntungan' yang jauh lebih besar dari modal awal yang disetorkan," tuturnya.

Ketua Divisi Korupsi Politik KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto mengungkapkan, ‎praktik pungli terhadap proses seleksi perangkat desa ini merupaan praktik celaka. Menurut dia, pungli terhadap calon perangkat desa hanya akan melahirkan perilaku koruptif perangkat desa.
"Pada akhirnya, seleksi perangkat desa hanya akan melahirkan koruptor di tingkat desa.
Mengikuti tren banyaknya kepala daerah yang terkena OTT KPK, tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada tren OTT perangkat desa oleh KPK," tandasnya.

Ronny berujar, praktik pungli terhadap perangkat desa hanya memperlihatkan puncak gunung es. Menurut dia, ada sesuatu yang lebih besar lagi dari fenomena pungli terhadap calon perangkat desa.

"Oleh karena itu, BPK harus segera turun ke desa-desa yang melakukan praktik pungutan liar ini. BPK harus segera melakukan audit investigatif telah adanya praktik-praktik korupsi dana desa," tukasnya. (tribunjateng/cetak/lipsus)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved