Hadapi PTUN Anin, Kepsek SMAN 1 Semarang Turunkan Tim Kejati Jateng dan Biro Hukum Setda Jateng

Sidang pada, Senin 19 Maret 2018 dengan agenda acara mengenai pembacaan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, sidang perkara.

Hadapi PTUN Anin, Kepsek SMAN 1 Semarang Turunkan Tim Kejati Jateng dan Biro Hukum Setda Jateng
TRIBUNJATENG/DANIEL ARI PURNOMO
MENGHADAP - Muhammad Afif Ashor dan Anindya Puspita Helga Nur Fadhila akan menghadap Sekda Provinsi Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (1/3/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sidang perdana perkara Anin, siswi SMAN 1 Semarang yang dikeluarkan karena diduga melakukan kekerasan pada juniornya saat Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) mulai bergulir, Senin (19/3/2018).

Gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan register perkara Nomer 31/G/2018/PTUN Semarang antara Suwondo, ayah Anindya, selaku penggugat, dan tergugat Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang dimulai.

Sidang pada, Senin (19/3/2018) dengan agenda acara mengenai pembacaan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, sidang perkara.

Dikarenakan ada hal yang mendesak, menyangkut Anindya, yang harus ikut UN maka, atas perintah majelis hakim, sidang dipercepat, seminggu 2 kali, yakni pada Senin ini dan Kamis (19 dan 22 Maret 2018) dengan agenda pembuktian.

Dalam gugatan ke PTUN, tergugat, yakni Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang, memberikan kuasa kepada Sadiman, yang merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, selanjutnya Sadiman memberi kuasa substitusi kepada jaksa dan pengacara negara berjumlah 7 orang.

Namun begitu, yang hadir pada persidangan hanyalah 3 orang saja. Selain jaksa pengacara negara, Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang juga memberi kuasa kepada Biro Hukum Setda Pengprov Jateng sebanyak 9 orang.

Dikatakan oleh salah satu kuasa hukum Anindya, Listiyani, yang sempat mengatakan didepan persidangan sempat memohon penjelasan kepada majelis hakim, terkait statemen dari pihak tergugat yang menyatakan Anindya sudah menerima pindah di SMAN 2 Semarang.

"Waktu itu tergugat menerima pindah ke SMAN 2 Semarang, sehingga gugatan di PTUN ini tidak relevan lagi, padahal menurut kami, pemahaman penggugat mengacu apa yang disampaikan oleh majelis hakim pada saat persidangan, atas saran dari majelis hakim, dan kesepakatan dari pihak penggugat dan tergugat, agar Anin ini bisa tetap sekolah, dan tidak kehilangan hak pendidikannya," katanya Senin (19/3/2018).

Dari hasil tersebut, lanjutnya, Anin disarankan untuk tetap sekolah, di SMAN 2 Semarang, tetapi proses pengadilan di PTUN tetap berjalan, dengan konsekuensi apabila gugatan dikabulkan maka tergugat harus menerima Anin kembali sekolah di SMAN 1 Semarang, dan ijazah Anin nantinya dari SMAN 1 Semarang.

"Setelah kami protes, memang itu fakta yang sebenarnya dan majelis hakim akhirnya menerima protes kami," jelasnya

Selain itu, ketika kuasa hukum penggugat menanyakan hal tersebut, kuasa hukum tergugat tidak menjawab pertanyaan dari kuasa hukum penggugat.

Kemudian dari hasil tersebut, Majelis Hakim menyampaikan akan kembali menggelar sidang pada Kamis 22 Maret 2018 dengan agenda pembuktian tertulis dari para pihak.

Seusai persidangan, Sukarman dan Aris Septiono dari tim kuasa hukum penggugat tampak menggelengkan kepala karena heran, bahwa, hanya melawan seorang pencari keadilan yang bernama Suwondo orang tua Anin, yang dikeluarkan dari SMA Negeri 1 Semarang itu, tim dari Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang, sampai turun full tim dari Kejaksaan Tinggi Jateng dan Biro Hukum Setda Jateng yang berjumlah 16 orang.

"Ada apa ini? Karena biasanya jika Gubernur yang di gugat saja yang turun cukup dari Biro Hukum Setda. Inu banyak sekali, ada apa ini semuanya," pungkas Aris.(*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved