Liputan Khusus

Penyelenggara Fintech Wajib Mendaftar ke Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan ketentuan penyelenggaraan financial technologi (fintech) untuk mendorong

Penyelenggara Fintech Wajib Mendaftar ke Bank Indonesia
Tribun Jateng/dok
Sejumlah pegawai Bank Indonesia mengenakan kebaya merayakan Hari Kartini beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan ketentuan penyelenggaraan financial technologi (fintech) untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi dan mendukung terwujudnya ekosistem keuangan berbasis digital bagi perekonomian dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan kehati-hatian.

Hal itu diungkapkan Kepala Departemen Komunikasi BI, Agusman. Menurut dia, ketentuan yang memuat pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan fintech itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial tanggal 29 November 2017.

Dalam ketentuan itu, penyelenggara fintech di bidang sistem pembayaran memiliki kewajiban melakukan pendaftaran kepada BI.

Kewajiban pendaftaran ini dikecualikan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang telah memperoleh izin dari BI dan/atau penyelenggara fintech yang telah diatur di bawah kewenangan otoritas lain.

"Meski demikian, PJSP harus tetap menyampaikan informasi kepada BI mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria fintech," katanya, baru-baru ini.

Agusman menuturkan, untuk mendorong berkembangnya inovasi di bidang fintech, BI akan menetapkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dari penyelenggara fintech yang telah terdaftar untuk diujicoba dalam Regulatory Sandbox.

Regulatory Sandbox adalah suatu ruang untuk melakukan uji coba terbatas pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis penyelenggara teknologi finansial.
Dalam Regulatory Sandbox itu, penyelenggara fintech dan BI bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas inovasi dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis fintech.

"Hal itu diharapkan dapat memberi ruang bagi penyelenggara fintech untuk memastikan lebih lanjut apakah produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi berbagai kriteria dan regulasi yang berlaku," jelasnya.

Agusman menyatakan, penyelenggara fintech yang telah terdaftar di BI harus memenuhi beberapa hal pokok, yaitu menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen, termasuk data dan/atau informasi transaksi, dan menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian.

Hal lain adalah kewajiban menggunakan rupiah di setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI, menerapkan prinsip anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, seeta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
Termasuk pula di dalamnya penyelenggara fintech dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran menggunakan virtual currency.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan PBI Penyelenggaraan Teknologi Finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

"Melalui pengaturan itu, BI berharap ekosistem fintech yang sehat dapat terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, dengan tetap menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal," ucapnya. (tribunjateng/cetak/lipsus)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved