Korupsi e KTP

Nyanyian Ngeri Setnov Bisa Bahayakan KPK

Nyanyian Ngeri Setnov Bisa Bahayakan KPK. Apalagi, dua orang kader PDI Perjuangan tersebut, tengah menjadi menteri

Nyanyian Ngeri Setnov Bisa Bahayakan KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Setya Novanto mantan ketua DPR RI 

TRIBUNJATENG.COM,JAKARTA - Nyanyian sumbang Setya Novanto (Setnov), terdakwa kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), yang menyebut dua kader PDI Perjuangan mendapat aliran uang masing-masing 500 ribu dollar AS terus menjadi isu politik.

Apalagi, dua orang kader PDI Perjuangan tersebut, Puan Maharani dan Pramono Anung, tengah menjadi menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopiah khawatir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dikriminalisasi jika menyentuh kader partai politik pendukung pemerintah dalam pusaran korupsi e-KTP.

Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin (berkemeja putih) menjawab pertanyaan wartawan sebelum bersaksi dalam sidang terdakwa Dedi Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/1/2014). Nazaruddin diperiksa terkait perannya dalam kasus korupsi proyek Hambalang yang melibatkan terdakwa Deddy Kusdinar. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin (berkemeja putih) menjawab pertanyaan wartawan sebelum bersaksi dalam sidang terdakwa Dedi Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/1/2014). Nazaruddin diperiksa terkait perannya dalam kasus korupsi proyek Hambalang yang melibatkan terdakwa Deddy Kusdinar. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) ()

"Saya khawatir ketika KPK menyerang partai pendukung pemerintah akan terjadi kriminalisasi terhadap KPK dan komisionernya," katanya, dalam diskusi bertema 'Nyanyian Ngeri Setnov', di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3).

Pipin juga mengaku mendapatkan informasi adanya tarik-menarik atau saling serang antar-partai terkait dengan penyebutan nama penerima uang panas proyek e-KTP oleh Setnov. Saling serang dimaksud yaitu antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat.

"Presiden persilakan (KPK memproses Puan dan Pramono-Red), tapi nanti tahu-tahu ada tim yang melobi untuk tidak memroses. Jadi penegakan hukum harus sama terhadap semua orang. Semua warga negara sama di mata hukum," ujarnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menyatakan, keterangan Setnov itu menarik, tetapi bukan bagian dari babak baru di kasus megakorupsi yang disidik KPK.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (KOMPAS.com/SABRINA ASRIL)

"Nyanyian Setya Novanto menarik, bukan babak baru, tapi babak penyisihan. Ini merujuk dakwaan Irman yang menyebut jumlah orang yang terima uang hampir 72 nama, baik organisasi maupun korporasi," terangnya, dalam acara yang sama.

Emerson menyebut, kasus e-KTP masih babak penyisihan karena saat ini pihak yang diproses KPK baru delapan orang, atau paling tidak baru 10 persen dari total pihak yang disebut menerima dana e-KTP.

Merujuk Nazaruddin

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved