Bupati Kudus: Keberhasilan Pembangunan Daerah Dinilai dari Fisik
Bupati Kudus Musthofa menyebut keberhasilan pembangunan di suatu daerah dilihat dari segi fisiknya
Penulis: Rifqi Gozali | Editor: m nur huda
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus Musthofa menyebut keberhasilan pembangunan di suatu daerah dilihat dari segi fisiknya, karena bisa dilihat dan dinilai secara kasat mata.
Hal itu disampaikan saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Kudus di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (28/3/2018).
Menyoal pembangunan secara fisik, Musthofa menyebut, di Kabupaten Kudus pembangunan fisik jalan sudah mencapai 91 persen. Artinya masih ada sembilan persen jalan di Kabupaten Kudus yang harus dibenahi.
"Berarti kalau masih ada jalan di desa, di kampung yabg masih jelek itu masuk yang sembilan persen," kata Musthofa.
Musthofa melanjutkan, selain pembangunan secara fisik, yang harus menjadi perhatian yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Terkahir, di Kabupaten Kudus laju pertumbuhan ekonominya mencapai 5.76 persen. Sementara untuk produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai Rp 9 juta per bulan.
Melihat dari hasil pertumbuhan ekonomi dan angka PDRB, Musthofa mengatakan, sudah menjadi keniscayaan warga Kudus berada pada tataran taraf hidup sejahtera.
"Tentunya tidak ada lagi alasan masyarakat Kudus yang tidak sejahtera. Kalau masih susah hidupnya, berarti malas," tandas Musthofa.
Meski dinilai cukup berhasil dari segi pembangunan fisik dan laju pertumbuhan ekonomi, Musthofa mengakui, sejauh ini pihaknya masih kalang kabut membendung laju inflasi.
Terakhir, laju inflasi di Kabupaten Kudus mencapai 2.38 persen. Sedikit banyaknya laju inflasi yang terjadi di Kudus lantaran pengaruh dari Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
"Yang terjadi sampai saat ini terus terang, Kabupaten Kudus untuk menahan laju inflasi sangat berat. Ini tidak hanya pemkab sendiri, tapi masyarakat juga harus ikut andil," katanya.
Untuk menahan laju inflasi agar tidak semakin menjadi-jadi, Musthofa berharap, para legislator juga harus tanggap. Tiga tugas pokok sebagai legislator diminta untuk ikut andil dalam menangani laju inflasi dan tingkat kesejahteraan, misalnya masalah pengangguran.
"Harapan saya, perhatian ini (tingkat kesejahteraan masyarakat) harus terus menerus dilakukan. Tingkat angka kemiskinan sangat amat perlu kita evaluasi lagi, dari angka kemiskinan 7.65 persen apakah imbang dengan PDRB dan inflasi yang ada. Kalau kita kaji masih timpang," katanya.
Untuk mengatasi problematika yang ada di Kabupaten Kudus, dibutuhkan berbagai lini keahlian. Musthofa juga berharap, kepada akademisi untuk ikut memecahkan problem yang ada di Kabupaten Kudus sesuai dengan bidang keilmuannya.
"Tugas akademisi di Kudus jangan berhenti memberi masukan. Saya harap juga kepada setiap lurah, kepala desa jangan berhenti belajar. Karena kecenderungan zaman sudah mengarah ke digital, semua bisa di-update," katanya.
Sudjatmiko, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kudus mengatakan, dalam pembahasan pada forum Musrenbang kali ini diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang akan dijadikan sebagai landasan pembangunan Kabupaten Kudus tempo lima tahun ke depan.
Tidak hanya itu, diharapkan bisa mempertajam indikator pembangunan yang menyasar langsung pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
"Usulan yang telah diusulkan masyarakat juga dibahas untuk pijakan pembangunan," kata Sudjatmiko.(*)