Korupsi e KTP

JK Yakin Puan dan Pramono Tak Terima Uang e-KTP

Wakil Presiden menilai, keterangan terdakwa Setya Novanto yang menyebut dua nama menteri menerima uang itu tidak benar.

JK Yakin Puan dan Pramono Tak Terima Uang e-KTP
KOMPAS.com/MOH NADLIR
Wakil Presiden Jusuf Kalla 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, keterangan terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov) yang menyebut dua nama menteri dalam Pemerintahan Jokowi menerima uang dalam proyek itu tidak benar.

JK beralasan, keterangan mantan ketua umum Partai Golkar itu telah dibantah saksi Made Oka Masagung, yang juga kerabat dekat dekat Setnov itu.

"Jadi soal uang-uang (aliran e-KTP-Red), itu tidak benar," ucap JK di kantor wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3).

"Kan sudah dibantah oleh Made Oka. Sedangkan Novanto mengatakan yang mengatur itu Oka, Oka membantah," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), La Ode Muhammad Syarif mengendus keanehan-keanehan dalam keterangan yang disampaikan Setnov di sidang kasus korupsi e-KTP.

“Yang perlu dicatat dengan baik adalah Setya Novanto menyebut banyak keterlibatan orang lain, tetapi dia tidak mengakui apa yang dia kerjakan sendiri. Lalu keterangan yang diberikan itu baru sebatas mendengar dari orang lain atau diceritakan orang lain, dan bukan dari dirinya sendiri. Jadi itu hanya informasi yang sangat awal, sehingga belum cukup untuk menjerat seseorang,” ungkapnya.
Meragukan

Dengan kondisi itu, La Ode meragukan niat Setnov untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) untuk membantu KPK mengungkap orang-orang yang terlibat dalam kasus e-KTP.

Menurut dia, KPK belum pernah melihat itikad kooperatif dari Setnov untuk membantu mengungkap kasus e-KTP sejak mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengajukan diri sebagai JC sejak Januari 2018.

“Saya kurang tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Dia memang sudah mengusulkan diri sebagai JC beberapa kali, dan bersedia memberikan informasi penting kepada KPK. Tapi terus terang sampai hari ini informasi yang diberikan oleh yang bersangkutan tak ada informasi yang berharga,” urainya.

Sebelumnya, di persidangan tindak pidana korupsi pada Kamis (22/3) lalu, Setnov dengan suara sesenggukan menyebutkan dua nama elit PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai penerima dana e-KTP, masing-masing 500 ribu dollar AS.

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved